JABARNEWS | JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Andan calon anggota legislatif (caleg) yang akan bertarung pada Pilkada 2018. Institusi pemerintah yang satu ini berjanji akan mengawasi transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan jelang Pilkada 2018.
“Ini untuk mengantisipasi terjadinya money politics.Kita mengawasi secara menyeluruh baik itu terhadap partai, caleg atau calon pesertanya, maupun tim sukses. Jadi, kita tidak menargetkan si A, si B, si C. Tidak boleh manargetkan gitu. Tapi semuanya kita waspadai,” kata Ketua PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin, usai mengikuti Rakorsus di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (23/02/2018).
Dia mengungkapkan, hingga kini PPATIK belum menemukan rekening mencurigakan terkait Pilkada. Bila ada temuan, lanjutnya, pihaknya bisa meneruskan laporan ke pihak penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, atau Satgas Penegak Hukum.
“Kerawanan itu berpotensi muncul pada saat pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengesahan suara.Nanti kita lihat. Kalau itu ada yang ke Bawaslu, ada yang ke KPU, ada yang ke satgas penegakan hukum, itu kita lihat kasusnya dan temuannya ya,” ujarnya.
“PPATK akan mendukung agar pemilu terselenggara dengan baik, sehingga tidak diwarnai praktik money politics. Pemilu adalah proses awal dari rekrutmen kepemimpinan kita,” tandasnya. (Des)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
