JABARNEWS | JAKARTA – Sejumlah Kiai sepuh Nahdatul Ulama (NU) dari berbagai daerah telah mengadakan pertemuan di Jakarta.
Dalam keterangan resmi pada Rabu (24/11/2022), sebenyak sembilan Kiai sepuh Nahdatul Ulama mengadakan pertemuan untuk membuat keputusan khususnya meminta Muktamar ke-34 PBNU diundur hingga Januari 2022.
Adapun para kia sepuh Nahdatul Ulama yang melakukan pertemuan tersebut diantaranya, H Anwar Mansyur dari Jawa Timur, KH Abuya Muhtadi Dimyati dari Banten, Tuanku Bagindo H Muhammad Letter dari Sumatera Barat, dan KH Manarul Hidayat dari Jakarta.
Baca Juga: Ada Delapan Isu Prioritas Oded-Yana Pimpin Kota Bandung, Ini Pelayanan Yang Diutamakan
Baca Juga: Yuk Simak Cara Membersihkan Kloset Duduk yang Kuning
Kemudian, Dr. KH Abun Bunyamin dari Jawa Barat, KH Ahmad Haris Shodaqoh dari Jawa Tengah, KH Abdul Kadir Makarim dari NTT, KH Muhsin Abdillah dari Lampung, dan Dr KH Farid Wajdy dari Kalimantan Timur.
Baca Juga: Jarang yang Tahu! Ternyata Ini Manfaat Lain Menggendong Bayi
Baca Juga: Kapolri Listyo Sigit Prabowo Minta Seluruh Jajarannya Fokus Cegah Lonjakan Covid-19 pada Nataru 2021
Subanyak lima poin kesimpulan hasil pertemuan, salah satunya mengundurkan jadwal muktamar. Berikut poin-poin yang disepakati, yaitu:
- Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama dapat berlangsung dalam suasana kekeluargaan, persaudaraan dan kebersamaan.
- Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama disertai suasana teduh, aman, damai, dan harmonis.
- Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama dilaksanakan dengan persiapan yang maksimal dan optimal. Karena itu, idealnya muktamar ke 34 Nahdlatul Ulama dilaksanakan pada akhir Januari 2022 bertepatan dengan Harlah NU ke-96.
- Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama berkualitas dan bermartabat dalam rangka menyongsong satu Abad Nahdlatul Ulama.
- Muktamar ke 34 Nahdlatul Ulama menghasilkan keputusan dalam rangka membangun kemandirian bangsa dan perdamaian dunia.
Gelaran Muktamar NU awalnya dijadwalkan pada 23-25 Desember 2021. Namun, kemungkinan pelaksanaan Muktamar NU itu kini kembali harus dibicarakan kembali menyusul kebijakan PPKM level 3. ***
