JABARNEWS | JAKARTA – Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja (Raker) perdana dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto di ruang rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).
Prabowo memaparkan soal konsep pertahanan RI seperti pertahanan rakyat semesta dan beberapa hal lainnya. Usai memaparkan konsepnya, Prabowo meminta kepada Komisi I DPR agar rapat digelar tertutup. Karena menurutnya, hal itu terkait anggaran dan rahasia negara.
Namun, permintaan Prabowo supaya rapat soal anggaran dan strategi digelar tertutup mendapat protes dari anggota Komisi I, salah satunya adalah Effendi Simbolon dari Fraksi PDIP.
Menurut Effendi, pembahasan anggaran seharusnya terbuka. Karena sudah dilampirkan dalam paparan yang telah dibawa oleh Prabowo dan jajarannya.
“Apa urgensinya dilakukan tertutup. Ini kan anggarannya sudah jelas dan berada dalam paparan sebanyak Rp.131 triliun. Rp.131 triliun ini tidak rahasia. Kalau nanti ada yang mau dibahas (rahasia negara) dilakukan tertutup, silakan,” kata Effendi.
Tetapi, beberapa anggota Komisi I yang lain, ada yang mendukung rapat dilakukan tertutup. Seperti Politikus PPP Syaifullah Tamliha. Dia mengatakan, para Menhan sebelumnya saat rapat dengan Komisi I dilakukan tertutup.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid pun akhirnya mengambil jalan tengah dengan mendengarkan pendapat masing-masing para fraksi. “Kalau begitu saya tengahi. Sekarang kita dengarkan pendapat masing-masing para fraksi,” kata Meutya.
Mendengar sejumlah anggota komisi I meminta agar rapat dilakukan terbuka, Prabowo menjawab dengan tegas bahwa soal pertahanan, harus hati-hati.
“Sebagai penyelenggara di bidang pertahanan keamanan negara seharusnya kita selalu prudent, hati-hati. Sedapat mungkin pihak non Indonesia untuk tidak terlalu mengerti dan memahami kondisi pertahanan kita,” tegasnya.
Karenanya, kata Prabowo, seharusnya semuanya bisa mengerti hal itu. “Yang penting adalah bahwa lembaga legislatif negara yang mewakili kekuatan rakyat, yang mewakili rakyat, kedaulatan rakyat yang perlu untuk mengawasi,” jelasnya.
Prabowo mengira bahwa rapat yang dilakukan adalah tertutup seperti yang dilakukan para Menhan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan melihat kondisi tersebut, ia menegaskan agar rapat dilakukan tertutup.
Prabowo pun menegaskan, jika dirinya ditekan untuk terlalu terbuka, maka dia tidak akan melakukannya.
“Saya bertanggung jawab kepada Presiden. Tapi saya bersedia menjelaskan kepada saudara-saudara apa saja jika tertutup,” tegasnya. (Odo)
