JABARNEWS | JAKARTA – Presiden Joko Widodo dipastikan akan hadir secara langsung pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang digelar, Rabu (9/2/2022) di Kendari Sulawesi Utara.
Hal ini disampaikan Menteri Sekretraris Negara Praktikno dalam pertemuan dengan panitia HPN 2022, Selasa (1/2/2022) malam yang berlangsung secara virtual.
“Puncak acara 9 Februari, kita sudah booking waktu. Semoga Presiden bisa hadir secara fisik. Tapi ya tolong, memang protokol kesehatan harus benar-benar didisiplinkan. Sekarang mulai naik kasus positif Covid. Terus kemudian BOR-nya juga sedikti naik. Jadi ini perhatian kita semua,” kata Pratikno.
Praktikno memastikan format acara terkait kehadiran Presiden di Kendari, yakni memberikan sambutan dan melakukan penanaman mangrove. Hanya saja, dia berpesan agar acara bisa dikemas se-simple mungkin tanpa mengurangi subtansi acara.
“Mohon Pak Heru (staf menteri,red) bisa kawal lebih detail supaya pesannya sampai,” katanya.
Sementara Heru Budi Kartono menambahkan, pihaknya akan segera mengadakan rapat dengan panitia HPN dan pihak-pihak terkait untuk membahas lebih detail acara Presiden di Kendari. Misal, tempat acara puncak HPN apakah tetap di kantor gubernur atau dicarikan tempat yang dekat dengan lokasi penanaman mangrove.
“Harapannya, setelah acara seremonial HPN, presiden bisa langsung melakukan penanaman mangrove atau menyerahkan mangrove ke relawan. Dan Presiden hadir ke Kendari tidak langsung dari Jakarta, tapi dari tempat acara lain,” ujar Heru.
Dalam pertemuan itu hadir para pengurus PWI Pusat, Ketua Umum PWI Atal S Depari, Sekjen PWI Mirza Zulhadi, Ketua Panitia HPN Auri Jaya, Sekretaris Panitia HPN Suprapto, Ketua Bidang Acara Nurjaman Mochtar, Ketua Konvensi Agus Sudibyo, Bendara M Ichsan, dan seksi acara Merdi Sofansah. Mensesneg didampingi Kepala Sekretriat Kepresidenan Heru Budi Hartono, dan Jusuf Permana, protokol Sekretariat Presiden.
Atas S Depari menjelaskan terkait rangkaian puncak peringatan HPN 2022 dengan 3 tujuan penyelenggaran HPN 2022 kali ini, yakni berkontribusi kepada pembangunan di daerah, menyuarakan kepentingan nasional, dan membahas isu-isu strategis terkait kehidupan pers nasional.
“Terkait kepentingan daerah, kami sampaikan harapan agar daerah tetap diberi kewenangan perizinan pertambangan. Isu pers dibahas di acara konvensi 2 hari, yaitu keberlanjutan media, publisher right, dan kedaultan digital yang juga isu nasional,” katanya.
Terkait hal itu, Praktikno mengomentari, bahwa regulasi nasional terkait pengaturan platform media global atau publisher right. Pihaknya akan bertemu Menkopolhukam untuk menbahas hal ini.
“Semoga beberapa isu itu sudah ada pembicaraan lebih konkret sebelum diadakan konvensi 7-8 Feb tersebut,” pungks Praktikno. (pwi pusat)
