JABARNEWS | BANDUNG – Sebelum 2013, gaung Kota Bandung terbilang biasa saja namun selalu menjadi kota yang diidamkan semua warga karena julukannya sebagai kota pendidikan dan kota mode ‘Paris Van Java’.
Memasuki tahun 2013 bertepatan dengan pemilihan kepala daerah, saat itu pasangan Ridwan Kamil – Oded M Danial menang dan memimpin lima tahun pada periode (2013-2019).
Banyak pihak menyangsikan kepemimpinan dua pribadi yang bertolak belakang dan jauh dari birokrat itu. Wali Kota dari latar pendidikan aristek sedangkan wakilnya dari latar santri atau ulama yang juga mantan anggota Dewan.
Namun keraguan itu mereka tepis dengan 345 penghargaan baik tingkat regional, nasional, hingga internasional.
Ketua DPRD Kota Bandung, Isa Subagja, (Foto: Istimewa).
Pada 2019 kepemimpinan keduanya berakhir. Pada Pilkada Serentak 2018, Oded M Danial – Yana Mulyana terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung lima tahun ke depan. Banyak pertanyaan, akankah kepemimpinan Mang Oded, sapaan akrab Wali Kota pada periode 2018-2023 ini bakal membawa Kota Bandung jauh lebih maju dari saat ini.
Di antara puluhan pihak yang bertanya itu, para petinggi legislatif (DPRD Kota Bandung) ada yang menantang, mendorong, dan mendukung visi misi Wali Kota baru yang disampaikan pada sidang istimewa penyampaian visi/misi Wali Kota Bandung periode tahun 2018-2023.
Acara yang dihadiri Gubernur Jabar, Ridwan Kamil itu, digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jln. Sukabumi, Jumat (21/9/2018).
Ketua DPRD Kota Bandung, Isa Subagja, mengatakan, banyak cara menyelesaikan persoalan tidak harus memakai cara formal tapi bisa silaturahmi.
“Itu jauh lebih efektif, banyak silaturahmi apalagi bicara program kebijakan diawali sebelum dibicarakan formal itu lebih matang lagi. Diskusikan bersama Mang Oded, jadi kalau punya program a setelah diskusi jadi a plus, banyak hal yang bisa a min atau a plus,” papar Isa.
Hakekatnya, lanjut politisi PDIP itu, Pemkot dan DPRD harus bersinergi.
“Artinya Mang Oded gak bisa jalan sendiri tanpa Dewan. Selaku eksekutif akan eksekusi, kita yang buat kebijakan. Kebersamaan harus dibangun dan kesinambungan akan diteruskan kalau gak macet,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Haru Shuandaru, (Foto: Istimewa).
Isa pun mengingatkan, masih ada beberapa pembangunan yang belum diwujudkan di zaman Ridwan Kamil. Dan itu harus dituntaskan. Tidak boleh tertunda hanya karena Ridwan Kamil jadi Gubernur Jawa Barat dan Oded jadi Wali Kota baru.
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Haru Shuandaru, mengatakan, Mang Oded yang dulu Wakil Wali Kota, harus melanjutkan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).
“Makanya taglinenya lanjutkan Bandung Juara. Apa yang sudah baik-baik diteruskan, yang belum dituntaskan,” kata politisi PKS itu.
Namun, lanjut Haru, yang perlu ditambahkan yaitu Bandung unggul, nyaman, dan agamis agar seimbang.
“Percepatan infrastruktur luar biasa. Pak Oded latar belakang santri jadi diseimbangkan SDM-nya. Pogram unggulan lanjutan, PIPPK, per RW jadi Rp. 200 juta, kita anggarkan dan sudah dialokasikan di perubahan, makanya optimistis Bandung bisa lebih baik lagi, visi misi bisa tercapai,” imbuhnya.
Terkait program 100 hari Oded-Yana mengusung tema bebersih, kata Haru, itu karena masalah sampah hingga kini belum selesai.
“Pola pikir society-nya bagaimana, 100 hari bebersih itu jadi yang penting, walau bukan biodigester tapi, ” tutupnya.
Lain lagi dengan komentar Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Sanjaya. Politisi Golkar itu mengingatkan agar target 100 hari kinerja pasangan Oded – Yana harus realistis. Pemerintah tidak akan sanggup melakukan berbagai hal yang strategis, terlebih anggaran pun masih lama.
“Kalau kita bicara penggunaan anggaran sekarang, kan juga tidak bisa maksimal. Karena ini masih sisa tahun anggaran,” ujar Edwin.
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Deni Wahyudin, (Foto: Istimewa).
Karena itu, kata Edwin, yang paling memungkinkan untuk 100 hari kerja adalah reformasi birokrasi yakni mengingatkan kembali Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bandung untuk meningkatkan kinerja.
“Harus diingat tugas utama PNS adalah melayani publik. Menurut saya, dalam 100 hari, itu yang paling mungkin dilakukan reformasi birokrasi. Agar mereka punya integritas, gak ada pungli,” sarannya.
Edwin mengakui, sekarang masih banyak keluhan mengenai pelayanan terutama di kewilayahan.
“Contohnya untuk kepengurusan KTP, masih ada yang mengeluhkan karena keterlambatan, jangan berbelit,” terangnya.
Edwin juga menyebutkan, kesulitan mengurus BPJS bagi warga miskin terkadang berbelit-belit. Seharusnya ini menjadi prioritas Dinkes agar bisa lebih mudah diakses.
Untuk pembangunan infrastruktur sendiri, menurutnya, tidak masalah jika harus menggunakan CSR apalagi dana APBD tidak memadai. Namun, pertanggungjawabannya harus jelas.
“Menurut Undang-Undang baru, sekarang pemimpin daerah harus bertanggung jawab kepada DPRD, sehingga DPRD bisa memberikan sanksi jika ada penyalahgunaan,” terangnya.
Petinggi dewan lainnya dari Partai Gerindra, Deni Wahyudi, menyampaikan, Bandung sudah memiliki Wali Kota baru. Tentunya warga Bandung memiliki harapan baru yang lebih baik daripada sebelumnya. Bukan hanya wajah kota yang tertata baik, namun terpenting layanan publik yang memudahkan dan menjadi harapan semua pihak.
“Sebagai salah satu kota besar, Bandung identik dengan kemacetan. Meski tidak mudah menangani masalah itu tetapi setidaknya pemerintah mampu mengurai persoalan itu sehingga masyarakat dapat terlibat dalam memberi solusi pada setiap persoalan yang diakibatkan macet,” ungkap Deni.
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Sanjaya, (Foto: istimewa).
Deni pun menyinggung pelayanan publik yang selama ini disajikan online. Dikatakannya, layanan publik itu harus dioptimalkan dan dirawat dengan baik dari kerusakan sistem, seperti selama ini banyak terjadi, sehingga dampaknya masyarakat sebagai user seringkali menemukan hambatan.
“Wali Kota baru juga diharapkan menghadirkan layanan pendidikan yang baik bukan hanya menyediakan sekolah-sekolah unggulan, tetapi juga mempermudah akses masuk sekolah. Sehingga, kisruh penerimaan siswa baru seperti sebelumnya tidak terjadi lagi. Selain itu, pemerataan infrastruktur gedung-gedung sekolah,” bebernya.
Lanjutnya, Kota Bandung yang secara geografis berada dalam cekungan, harus waspada terhadap potensi banjir, terlebih sebentar lagi musim hujan. Pemerintah harus mengajak masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam menangulangi bencana banjir, terlebih ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung sudah mulai berkurang.
“Satu hal lagi yang terpenting adalah masalah penanganan sampah kota yang ke depan akan menjadi masalah luar biasa jika tidak segera dirumuskan metode dan teknologi pengolahannya,” jelas Deni.
“Saya harap Mang Oded selaku Wali Kota dan Kang Yana sebagai Wakil Wali Kota bisa lebih concern dalam mempersiapkannya. Semua elemen dan stakeholder Kota Bandung bisa lebih bersinergi menciptakan kota yang lebih bersih dan bermartabat,” jelas Deni.
Sementara itu pada sidang istimewa yang dihadiri 50 anggota DPRD Kota Bandung tersebut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyampaikan, ada Peraturan Presiden yang menyebutkan Gubernur berhak melakukan pengawasan terhadap DPRD, Wali Kota, dan ASN bahkan bisa membatalkan Peraturan Wali Kota (Perwal).
“Silahkan berkonsultasi, Pemprov akan menghibahkan dua flyover terserah mau di mana titiknya dan anggaran Rp. 40 miliar untuk Disbudpar,” jelasnya.
Wali Kota terpilih, Oded M. Danial, menyampaikan, selama 100 hari kerja, ia tidak akan banyak menggunakan anggaran.
“Saya akan memaksimalkan anggaran APBD murni, karena anggaran perubahan masih dibahas. Jadi masih menggunakan anggaran lama,” katanya.
Langkah awalnya, Oded berencana membuat gerakan beberesih Kota Bandung, dan gerakan taat aturan.
“Insya Alloh, ketika moral sudah terbangun, maka spirit untuk melaksanakan pembangunan fisik jadi lebih mudah,” kata Oded. (Adv)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
