JABARNEWS | BOGOR – Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mizwar menghimbau pemerintah kabupaten kota untuk aktif memperbaharui data perkembangan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat melalui portal informasi harga pangan (priangan) yang dikeluarkan forum koordinasi pengendalian inflasi daerah (TPID) Jawa Barat. Pasalnya hingga saat ini, pemerintah kabupaten kota belum mengoptimalkan layanan portal priangan tersebut.
“Kenaikan harga kebutuhan pokok yang sangat tinggi memang menjadi salah satu permasalahan ekonomi masyarakat. Sebetulnya ada portal priangan yang melaporkan setiap hari harga-harga barang, tapi sekarang ini belum berjalan,” jelas Deddy saat melakukan silaturahmi dengan para pedagang di Pasar Cisarua Bogor, Minggu (1/4/2018).
Dikatakanya, selama pemantauan di Pasar Cisarua ia mendapat banyak masukan dari para pedagang. Terutama terkait dengan kenaikan harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat, yang terkadang dinilai tidak wajar.
Menurutnya hal itu karena kurang optimalnya pengawasan harga pokok dan tidak optimalnya up dating data harga komoditas kebutuhan pokok pada portal priangan TPID Jabar.
Ia pun merasa prihatin dengan hal tersebut.
“Baru 3 kota yang sudah jalan, salah satunya Kota Bandung. Padahal 27 kabupaten kota sudah di training oleh Bank Indonesia dan TPID Jabar. Tapi portal ini tidak berjalan semestinya, karena setiap kabupaten kota tidak disiplin update data harga. Sehingga ketahuan harga komoditi disatu dan tempat lainnya itu mungkin terlalu jauh jaraknya, ini akan terjadi inflasi di daerah tersebut,” jelasnya.
Mestinya, lanjut Deddy pemerintah kabupaten kota aktif melakukan up dating data harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat, sehingga bisa menjadi panduan para petani di sektor hilir, pedagang dan konsumen. Termasuk juga bisa mengetahui stok komoditas di suatu daerah. Serta bisa menjaga stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat.
“Sebetulnya dengan laporan tadi kita bisa tahu dimana kekosongan barang, tapi karena ga di update masyarakat jadi korban dari inflasi,” katanya.
“Dorongannya ya harus disiplin, inikan masalah reformasi birokrasi. Birokrasi reformasi sangat penting ini akibat ketidak disiplinan ASN, rakyat jadi korban, makanya up dating data komditas sangat penting,” katanya.
Sementara itu disinggung soal Pasar Cisarua Bogor, Deddy meminta agar pengelola pasar dan pedagang bisa menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya. Terutama dalam hal pengelolaan sampah.
“Masalah sampah merupakan hal yang terjadi di setiap pasar, tentunya itu harus dikelola dengan baik. Sehingga pasar tradisional pun bisa lebih nyaman,” katanya. (Wan)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
