DPRD Jabar - hasil pencarian

Tentunya peranan pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam aspek pelayanan, pelatihan dan pengelolaan desa digital.

Komisi I DPRD Jabar meminta pemerintah dalam pengembangan desa digital di Jabar harus diperbanyak.

DPRD Jabar dan KAMMI Jabar juga mendesak agar Badan Legislatif (Baleg) DPR RI untuk tidak mengesahkan RUU TPKS

DPRD Jabar menyebut Mal Pelayanan Publik merupakan bagian dari program pemerintah daerah dalam memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat.

DPRD Jabar menyebut PT KAI seharusnya mengehentikan proses penertiban aset di kawasan tersebut serta meminta penanganan segera bagi korban

Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti proses penggusuran rumah yang dilakukan oleh pihak PT KAI yang menyalahi aturan.

DPRD Provinsi Jawa Barat mnyebut sesungguhnya undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual masih belum selesai.

Berharap permasalahan ini dapat menjadi perhatian bapak Presiden Indonesia dan bagi masyarakat khususnya Dewan Dakwah Islamiyah

Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh menyebut perlu adanya sinergitas antara orang tua murid, guru, dan lembaga pendidikan agar tujuan tercapai

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady menyoroti amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

DPRD Jabar menilai seluruh aset milik BUMD di Jabar harus berpotensi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi Jabar.

DPRD Jabar menyebut Jembatan Leuwigajah diproyeksikan untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

BP Perda DPRD Jabar lakukan rapat kerja pembahasan Raperda usulan gubernur yang nantinya akan dituangkan dalam Propemperda.

DPRD Jabar mengungkapkan ada beberapa juga yang tidak sesuai dengan penyampaian TAPD pada saat penetapan RKUA PPAS.

DPRD Jabar meminta Pemprov untuk lebih memperhatikan program pertanian karena Petani Milenial dianggap kurang berkontribusi.

Sekretaris Komisi I DPRD Jabar Sadar Muslihat menyebutkan bahwa eksistensi TV Desa akan tidak mudah dalam pengelolaannya ditingkat desa.

KPP DPRD Jabar meminta masyarakat untuk tidak menanam sayuran di daerah rawan bencana karena bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan.

Anggota DPRD Jabar (Jawa Barat) Asep Wahyuwijaya kecewa terhadap pembangunan RSUD Bogor Utara di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Nelayan Patimban dan Indramayu mengadu ke DPRD Jabar terkait terkait dampak dari pembangunan Pelabuhan Patimban.

Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady memberi peringatan siaga bencana hidrometeorologi saat curah hujan tinggi.