JABARNEWS | CIANJUR – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Pemda Provinsi Jabar terus mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi Covid-19 untuk mengejar kekebalan komunal atau herd immunity pada akhir 2021.
“Oleh karena itu, mudah-mudahan dalam dua minggu, Cianjur bisa ke 50 persen. Jawa Barat sendiri saya laporkan, kalau pakai jumlah dosis, sudah tertinggi se-Indonesia,” kata Ridwan Kamil saat safari vaksin dan bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Cianjur, Sabtu 23 Oktober 2021.
Ridwan Kamil menjelaskan, seiring percepatan vaksinasi, tingkat Keterisian Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) Covid-19 di Jabar juga mengalami penurunan menjadi sekitar 3 persen dari puncaknya 91 persen.
Baca Juga: Uu Ruzhanul Ulum Minta Santri Harus Jadi Pelopor di Bidang Kesehatan
Baca Juga: Sering Cekcok, Sepasang Kekasih di Tasikmalaya Ditemukan Tewas dalam Kontrakan
“Alhamdulillah banyak berita baik yang kami rasakan dalam minggu-minggu terakhir ini. Pertama situasi Covid dalam kacamata Jawa Barat sudah surut luar biasa. Tingkat keterisian rumah sakit sudah 3 persen dari puncaknya 91 persen,” jelasnya.
Ridwan Kamil pun mengajak seluruh pihak untuk mensyukuri dan menjaga agar angka Covid-19 ini tidak naik kembali.
Untuk menghadapi pandemi Covid-19, lanjut Ridwan Kamil, harus dilakukan secara bersama-sama, baik dari unsur pemerintah, TNI/Polri, hingga masyarakat.
Baca Juga: Kapasitas Bioskop Bertambah Jadi 70 Persen, Bagaimana di Kota Bandung?
Baca Juga: Simsalabim, Warga Bojongpicung Cianjur Sulap Sampah Jadi Karpet
“Mengurusi Covid harus kebersamaan. Saya Gubernur, tidak bisa kalau tidak dibantu Kapolda, TNI, oleh relawan semua bergerak. Ini betul-betul perang semesta melawan musuh yang tidak terlihat,” ucapnya.
Oleh karena itu, Ridwan Kamil pun mengingatkan supaya protokol kesehatan (prokes) harus terus diperkuat seiring dengan dibukanya kegiatan ekonomi secara perlahan.
“Makanya arahan saya, pelan-pelan kegiatan pariwisata dibuka asal bertanggung jawab. Itu saja. Seperti kuota kan kadang suka ada yang curi-curi, ada sertifikat vaksin palsu, yang seperti itu harus diawasi,” tandasnya.***