JABARNEWS | KARAWANG – Abrasi yang terjadi di wilayah Karawang, khususnya pesisir pantai utara Karawang kini sudah memprihatinkan. Dari tahun ke tahun, wilayah daratan hilang tergerus abrasi.
Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat, tidak mempunyai anggaran untuk penanganan abrasi, sehingga mengandalkan bantuan pemerintah pusat dan pihak swasta dalam menangani masalah abrasi.
“Penanganan masalah abrasi membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pemkab tidak ada anggaran jika menangani abrasi sendiri,” kata Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, di Karawang, Jumat (12/7/2019).
Ia mengatakan, selama ini penanganan abrasi di wilayah pesisir pantai utara Karawang dilakukan dengan cara, yakni pemasangan breakwater atau penahanan air serta penanaman tanaman mangrove.
Menurut dia, untuk penanganan abrasi dengan cara menanam mangrove, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang melibatkan pihak swasta atau perusahaan-perusahaan yang ada di Karawang.
Selama ini diakui cukup banyak perusahaan yang berpartisipasi melakukan penanaman mangrove melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
Sedangkan untuk penanganan abrasi dengan cara pemasangan breakwater, Pemkab Karawang berharap bantuan dari pemerintah pusat.
“Koordinasi akan terus dilakukan ke pemerintah pusat dalam hal penanganan abrasi ini,” kata dia.
Itu dilakukan karena untuk pemasangan breakwater perlu anggaran besar. Seperti penanganan abrasi sepanjang tiga kilometer saja, anggarannya mencapai Rp23 miliar.
Sebenarnya untuk penanganan abrasi, kewenangannya ada di pusat. Karena itulah Pemkab Karawang tidak menyiapkan anggaran khusus untuk itu.
Sementara itu, Karawang, memiliki wilayah pesisir yang panjang bibir pantainya mencapai 84,23 kilometer. Garis pantai ini terbentang dari perbatasan Bekasi hingga Kabupaten Subang.
Catatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, abrasi yang terjadi di wilayah pesisir utara Karawang mencapai 34,626 kilometer, tersebar di sejumlah kecamatan sekitar Karawang. (Ara)
Jabar News | Berita Jawa Barat
