JABARNEWS | KOTA TASIKMALAYA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus memantau arah uang selama periode kampanye di seluruh daerah di Jawa Barat. Salah satunya Tasikmalaya yang disoroti soal Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
Dian Ediama Wakil Ketua PPATK sebut dalam sejumlah kasus, pemilik rekening justru tidak mengisi identitas dengan benar. Dirinya menduga tindakan tersebut itu diambil karena dianggap bisa menyulitkan penyelidikan oleh PPATK.
“Pada umumnya kepala daerah dan nama rekening enggak spesifik, dana rekening dana kampanye harusnya spesifik. Jadi malah enggak karu-karuan. Kami sulit monitor,” sebutnya pada Sabtu (9/6/2018).
Dia Mengatakan hal ini berdasarkan pengalaman di sepanjang Pilkada, biasanya peserta Pilkada lebih berhati-hati saat menggunakan RKDK. Sebab RKDK diketahui dipantau oleh PPATK. Walau begitu PPATK tidak kehilangan akal.
“Dari Pemilu itu RKDK enggak banyak persoalan karena diawasin. Masalahnya dipersoalkan di sekeliling (calon kepala daerah) misalnya rekening pribadi dan rekening kerabat. Insting kami kalau sering transaksi cash bisa mencurigakan,” katanya.
Selain RKDK, PPATK memantau pula sumbangan yang berpotensi melebihi aturan, sumbangan keluarga atau bahkan dari hasil kejahatan. Bahkan PPATK juga meninjau calon kepala daerah yang meminjam kredit.
“Peningkatan kredit konsumsi, yang terjadi signifikan jelang Pilkada. Indikasinya kalau kredit diberikan kalau kasih bank ya beresiko,” ucapnya. (Yud)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
