JABARNEWS | BANDUNG BARAT – Dalam sepekan terakhir ini sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemkab Bandung Barat menjadi sasaran penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial tahun 2020.
Bukan hanya lingkungan pemerintahan, sejumlah kediaman pribadi dan perusahaan swasta yang diduga terkait dengan kasus tersebut turut digeledah oleh KPK.
Termasuk kediaman Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. Nama Aa Umbara Sutisna pun tercantum dalam sprindik KPK yang beredar di publik.
Dalam sepekan ke belakang pula, Aa Umbara nyaris tak pernah muncul di publik. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah (Setda) Bandung Barat sudah tak pernah mengedarkan agenda gita bupati.
Kassubag Pemberitaan pada Bagian Prokopim Setda Bandung Barat, Taufik Kurnaefi mengungkapkan, Bupati Aa Umbara sempat mengikuti suatu acara di Dusun Bambu dan paripurna yang diadakan secara virtual.
“Bupati terakhir menghadiri acara di Dusun Bambu pada hari Selasa (16/3/2021) pagi, ketika hari pertama penggeledahan,” ungkap Efhi, panggilan Taufik Kurnaefi, Rabu (24/3/2021).
Namun, pada pekan ini, dia mengaku belum menerima agenda kegiatan Bupati Bandung Barat. Namun demikian, kegiatan-kegiatan SKPD tetap berjalan normal seperti biasanya.
“Untuk seminggu ini memang kebetulan tidak ada jadwal untuk Bupati. Sementara untuk yang lain, SKPD tetap berjalan,” terangnya.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pada Rabu ini tim penyidik KPK memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan. Eks Kepala Dinas Sosial Bandung Barat Heri Partomo dan anak buahnya diperiksa oleh KPK.
“Hari ini pemeriksaan saksi TPK terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020, pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres CImahi,” kata Ali Fikri.
Tidak sendiri, Heri Partomo dipanggil beserta Bendahara Pengeluaran Dinsos Bandung Barat Priyo Nugroho dan Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinsos Bandung Barat Dian Suhartini.
Sejauh ini, Ali Fikri belum bersedia membuka lebih jauh detail kasus yang tengah didalami tim penyidik KPK. Meski demikian, dia tak menampik bahwa KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
Selain memeriksa para pejabat di Dinas Sosial, tim penyidik KPK juga memanggil para pemilik perusahaan yang berkaitan dengan proyek pengadaan Bansos tahun 2020.
Mereka ialah Asep Cahyadinata (Direktur Utama PT Jagat Dirgantara), Yusup Sumarna (Direktur CV Sentral Sayuran Garden City), Mochmad Yasin Akbar (Direktur CV Jayakusuma Cipta Mandiri).
Kemudian Denny Indra Mulyawan (wiraswasta), Hardy Febrian Sobana (karyawan CV Jaya Kusuma Ciptamandiri dan CV Satria Jakatamilung), Asep Saifudin (Direktur CV Satria Jakatamilung), dan Arlanda Ghazali Langitan (swasta). (Red)
