JABARNEWS | JAKARTA – Ketua DPR, Bambang Soesatyo memberikan respon atas beberapa isu yang terjadi saat ini. Bamsoet fokus pada upaya yang dilakukan untuk menghadapi tiga isu utama yang terjadi belakangan ini, yaitu pertama ,soal anak-anak Indonesia yang diperdagangkan menjadi tenaga kerja baik didalam negeri maupun luar negeri.
Kedua terkait korban gempa Halmahera yang membutuhkan sekolah darurat di lokasi-lokasi pengungsian. Ketiga, terkait adanya 127 gunung aktif di Indonesia, 19 diantaranya berada di Pulau Jawa dan beberapa diantaranya aktivitas gunung tersebut meningkat.
1. Terkait anak-anak Indonesia yang diperdagangkan dengan modus perekrutan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri, Ketua DPR:
– Mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama Kepolisian RI melakukan razia dan penelusuran terhadap agen-agen penyalur tenaga kerja yang menjual anak-anak Indonesia terutama terhadap penyalur tenaga kerja yang tidak memenuhi persyaratan baik izin operasional maupun akta pendiriannya, agar ditindak tegas berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
-Mendorong Kepolisian bekerja sama dengan Dirjen Imigrasi untuk memperketat pemberian paspor dan melakukan pengawasan di setiap pintu keluar masuk ke Indonesia (Bandara dan Pelabuhan), terutama pada pelabuhan-pelabuhan tikus serta melakukan patroli laut agar dapat mencegah lolosnya pengiriman anak-anak ke luar Indonesia;
-Mendorong Pemerintah melalui Pemerintah Daerah dan swasta untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat agar dapat memenuhi tuntutan kehidupan terutama kebutuhan rumah tangga, agar mempersempit ruang gerak oknum yang tidak bertanggung jawab merekrut anak-anak untuk diberi pekerjaan;
-Mendorong pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tetap mewajibkan anak-anak wajib belajar 9 tahun secara gratis, serta pemberian bantuan beasiswa terhadap anak yang mempunyai kemampuan secara akademis;
-Mengimbau orang tua untuk tidak mudah percaya terhadap iming-iming gaji besar yang ditawarkan oleh oknum yang merekrut, agar anaknya selamat dari jebakan untuk diperdagangkan.
2. Terkait dengan korban gempa Halmahera yang membutuhkan sekolah darurat di lokasi-lokasi pengungsian, mengingat sejumlah bangunan sekolah rusak parah akibat gempa, Ketua DPR:
-Mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk segera membangun sekolah darurat di setiap lokasi pengungsian yang tersebar di sejumlah desa di Kabupaten Halmahera Selatan serta meminta Disdikbud untuk segera mengirimkan guru-guru dari Kabupaten dan alat-alat kebutuhan sekolah ke lokasi pengungsian agar anak-anak terdampak gempa dapat kembali beraktivitas;
-Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Disdikbud bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemennPUPR) untuk melakukan pendataan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan serta menghitung kerugian akibat gempa agar dapat diajukan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun depan untuk pembangunan kembali sekolah;
-Mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membuat klinik trauma healing bagi para korban terdampak gempa, terutama untuk anak-anak, mengingat sebagian besar anak-anak masih mengalami trauma pasca gempa.
3. Terkait dengan adanya 127 gunung aktif di Indonesia, 19 diantaranya berada di Pulau Jawa dan beberapa diantaranya aktivitas gunung tersebut meningkat seperti Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung Tangkuban Parahu, Ketua DPR:
-Mendorong Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, dan Pos Pemantau untuk terus memantau aktivitas gunung berapi tersebut dan memberikan informasi terkini kepada masyarakat mengenai status terbaru gunung-gunung tersebut kepada masyarakat baik melalui media cetak, siber, dan siaran serta memanfaatkan SMS Broadcast sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi terkini;
-Mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah mitigasi bencana untuk masyarakat guna menghadapi dampak yang ditimbulkan akibat meletusnya gunung berapi;
-Mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas), BNPB, dan BPBD untuk melakukan sosialisasi dan simulasi evakuasi dan mitigasi bencana secara komprehensif kepada seluruh masyarakat, tidak hanya kepada masyarakat yang berada di wilayah terjangkau, namun sampai kepada masyarakat di wilayah yang sulit terjangkau dan rawan bencana;
-Mendorong Pemda mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk melakukan sosialisasi dan simulasi evakuasi dan mitigasi bencana kepada masyarakat Indonesia hingga sampai ke daerah yang wilayahnya yang sulit terjangkau dan rawan bencana, dan alokasi anggaran untuk membangun tempat evakuasi dan anggaran dalam menghadapi bencana;
-Mendorong Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Dinas Pariwisata untuk memberikan peringatan kepada wisatawan dalam negeri maupun luar negeri untuk tidak melakukan pendakian gunung yang aktivitasnya meningkat, guna menghindari adanya korban jiwa;
-Mengimbau masyarakat untuk aktif memperhatikan informasi terkini mengenai status gunung berapi yang disampaikan oleh PVMBG, serta selalu tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berita atau informasi yang belum diketahui kebenarannya jika terjadi bencana alam, dan selalu mengikuti arahan dari petugas di lapangan untuk evakuasi. (Kis)
Jabar News | Berita Jawa Barat
