JABARNEWS | INDRAMAYU – Kepala DPMD Kabupaten Indramayu Dudung Indra Ariska mengakui, masih banyak desa tertinggal yang harus dibenahi.
Tercatat jumlah desa tertinggal di Kabupaten Indramayu tahun 2017 mencapai 30 desa dari total 309 desa, namun jumlah itu turun dari tahun 2016 yang mencapai 161 desa.
Desa tertinggal tersebut tidak hanya terdapat di wilayah perbatasan melainkan menyebar di sejumlah titik.
Dijelaskan Dudung, ada sejumlah kriteria terkait penggolongan desa tertinggal.
Desa tertinggal adalah desa lokasinya sulit dijangkau sehingga terisolasi. Ditambah buruknya infrastruktur jalan untuk menjangkau desa tertinggal.
“Indeks kesulitan geografis juga menjadi indikator,” kata Dudung, dikutip radarindramayu.com.
Indikator lainnya yakni akses pendidikan, kesehatan, dan pengangguran. Faktor-faktor itu sangat menentukan penentuan desa tertinggal.
Misalnya kata dia, salah satu desa tertinggal di Indramayu adalah Desa Cempeh yang ada di Kecamatan Lelea. Pendapatan desa tersebut hampir mendekati nilai nol. Infrastruktur yang ada pun terbilang minim.
“Di Desa Cempeh mayoritas warga bekerja sebagai buruh tani,” ungkap dia.
Kendati tergolong tertinggal, ada sejumlah manfaat lebih yang didapatkan oleh desa-desa tertinggal. Salah satu manfaat yang dirasakan yakni dana afirmasi dari pemerintah pusat. Jumlahnya cukup besar untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di suatu desa.
Terpisah, Sekretaris Asosiasi Kuwu Seluruh Indramayu (AKSI) Wartono SPd mengakui, masih banyak desa tertinggal di Indramayu.
Namun sayangnya AKSI tidak bisa memberi instruksi lebih kepada para kuwu karena di luar wewenang.
“Kami hanya bisa memberikan saran saja,” katanya.
Dia menilai, ada sejumlah penyebab mengapa desa masih digolongkan tertinggal. Menurutnya, sejauh ini dana desa banyak yang hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur saja. Padahal alangkah lebih baik lagi jika para kuwu menganggarkan juga untuk pemberdayaan ekonomi kreatif.
“Harus ada pengembangan sumber daya manusia. Lewat ekonomi kreatif, kemiskinan perlahan bisa dihapuskan. Jika sudah terhapuskan maka pembangunan infrastruktur bisa dilakukan secara lebih fokus lagi,” kata Kuwu Majasari Kecamatan Sliyeg ini. (Vie)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
