Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp1,35 triliun, tumbuh signifikan sebesar 92,62 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang dikontribusi realisasi pada Program Ketahanan Sumber Daya Air, infrastruktur dan Wajib Belajar 12 tahun, serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Realisasi Belanja Bantuan Sosial tercatat sebesar Rp17,13 miliar, Realisasi Bansos s.d Maret 2024 untuk Rehabilitasi Sosial sebesar Rp2,39 miliar dan Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial sebesar Rp14.73 miliar. Penyaluran Bansos di Jawa Barat pada tahun 2020 s.d. 2023 terbesar pada 7 Kabupaten yaitu Bogor, Cianjur, Cirebon, Garut, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung yang diikuti dengan kenaikan IPM pada setiap tahunnya.
Realisasi TKD TA 2024 s.d. 31 Maret 2024 lebih besar dibanding periode yang sama tahun 2023, realisasi TKD meningkat 10,39% dibanding realisasi Maret 2023 dari Rp16,8 triliun menjadi Rp18,55 triliun. Hingga Maret 2024 hampir semua jenis TKD telah realisasi kecuali DAK Fisik, realisasi terbesar pada DAU sebesar Rp10,31 triliun yang merupakan penyaluran DAU Block Grant. Kemudian DAK Non Fisik sebesar Rp5,57 triliun yang berupa dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (a.l BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan).
Sebagai kesimpulan, saat ini risiko global masih tinggi dibayangi tensi geopolitik, serta tantangan digitalisasi ekonomi, perubahan iklim, dan transisi demografi menuju ageing population. Seiring aktivitas ekonomi domestik yang terjaga, kinerja APBN hingga 31 Maret 2024 masih mencatat surplus, namun perlu mengantisipasi perlambatan Pendapatan Negara.
Meski kondisi domestik relatif kuat, pemerintah akan terus mewaspadai volatilitas pasar keuangan dan perlambatan pertumbuhan perekonomian dunia. APBN 2024 di Jawa Barat terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung berbagai agenda pembangunan. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
