Dalam kesempatan yang sama, Direktur LBH Pers Makassar, Fajriani Langgeng, juga menyuarakan keprihatinannya terhadap penyalahgunaan profesi jurnalis.
Menurutnya, masih banyak pihak yang menggunakan profesi ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Namun, penindakan terhadap jurnalis yang melanggar kode etik dan norma profesionalisme adalah wewenang Dewan Pers.
“Mekanisme penindakan telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2018 terkait keanggotaan. Jika ada pihak yang melanggar profesionalisme jurnalis, organisasi profesi pers dapat mencabut kartu keanggotaan atau melaporkannya ke Dewan Pers untuk dilakukan penilaian lebih lanjut,” jelas Fajriani dalam diskusi yang bertemakan Peran Pers dalam Pilkada Serentak.
Diskusi publik ini dihadiri oleh perwakilan jurnalis dari berbagai media, dengan narasumber dari berbagai kalangan, termasuk Ketua IJTI Sulsel Andi Muhammad Sardi, Dewan Pertimbangan AJI Makassar Nurdin Amir, serta Direktur LBH Pers Makassar Fajriani Langgeng.
Diskusi dipandu oleh Nana Djamal dan menjadi wadah penting dalam memperkuat peran pers dalam menjaga kualitas dan etika jurnalistik di Sulawesi Selatan. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
