JABARNEWS | TASIKMALAYA – Setelah Sekda Kabupaten Tasikmalaya serta antek-anteknya, kemudian Walikota Tasikmalaya Budi Budiman ditetapkan jadi tersangka kasus suap oleh KPK. Segelintir masyarakat dan tokoh di Kabupaten Tasikmalaya pun angkat bicara merespons kasus yang berhasil menjerat pejabat struktural di daerahnya.
Diantaranya, masyarakat menyarankan agar para pegiat antikorupsi di Indonesia khususnya KPK, harus lebih cekatan dalam membasmi para koruptor di Tasikmalaya.
“Dengar kabar telah terjadi penangkapan serta KPK datang ke Kota Tasikmalaya beberapa waktu lalu, saya senang,” ujar Ade salah satu pemuda asal Kabupaten Tasikmalaya kepada Jabarnews.com, Sabtu (27/04/2019).
Lanjut Ade, dengan beberapa hari lalu KPK datang dan menggeledah sejumlah kantor di Kota Tasikmalaya, bisa jadi cambukan keras bagi para pelaku korupsi yang ada di Kota ataupun Kabupaten Tasikmalaya.
“Maka saya selaku warga, meminta KPK untuk lebih cepat tanggap lagi basmi para pelaku korupsi, karena saya yakin di Kota atau di Kabupaten Tasikmalaya ini, masih banyak kasus yang belum terungkap,” bebernya.
Sementari itu, seorang Sastrawan dan juga pemerhati kebudayaan asal Kabupaten Tasikmalaya Tatang Pahat berpendapat, menyoal kehadiran KPK di Kota Tasikmalaya merupakan bukti keseriusan pemerintahan dalam menangani kasus suap.
“Mudah mudah menjadi gerbang pembuka untuk membongkar kasus kasus yang lebih penyelewengan anggaran wabil khusus kabupaten Tasikmalaya,” ucap Tatang.
Respon lain pun dilontarkan Vera Shopia Lutpiyanti, salah satu aktivis PMII Kabupaten Tasikmalaya. Menurutnya, sebagai warga Tasikmalaya sangat menyayangkan tindakan korupsi tersebut terjadi di kota yang terkenal agamis, dan mendapat julukan ‘Kota Santri’. Dirinya juga berterimakasih terhadap pihak yang telah bertugas dalam menangani kasus suap, salah satunya KPK.
Vera pun mengajak agar masyarakat ikut berperan aktif dalam mengawal jalannya kegiatan-kegiatan pemerintahan yang memungkinkan berpotensi terjadinya praktek suap.
“Semoga dengan adanya beberapa kasus yang terungkap ini, dapat menjadi pelajaran kepada kita sebagai warga, untuk ikut berperan aktif mengawal kegiatan-kegiatan pemerintahan yang cenderung bisa menimbulkan praktek korupsi,” kata Vera.
Selain itu, dia juga mengimbau kepada pejabat agar bisa mengambil pelajaran dari kasus suap yang telah terjadi, sehingga kasus tersebut tidak lagi terulang.
“Semoga para pejabat pemerintahan bisa mengambil pelajaran bahwa sekecil apapun tindakan korupsi itu bisa menimbulkan dampak negatif yang signifikan di masyarakat maupun dilingkungan pemerintahan tersebut,” tandasnya. (Yud)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
