JABARNEWS | BANDUNG – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), berkomitmen untuk membiayai pembangunan Daerah Irigasi (D.I) Caringin Sukabumi hingga tuntas.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady, ketika dihubungi melalui telepon genggamnya (Jum’at, 10/5/2019).
D.I Caringin merupakan salah satu D.I yang terletak di Kabupaten Sukabumi, ditangani Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno.
Pada tahun 2018 dibangun bendungan, yang dapat mengairi D.I Caringin sekitar 2.500 hektare. Selain bendungan, dibangun pula saluran irigasi primer.
Menurut Daddy, pembangunan daerah irigasi yang seharusnya selesai tahun 2018, menjadi terkendala. Hal itu dikarenakan alokasi anggaran yang digelontorkan Kementerian PUPR melalui dana alokasi khusus (DAK) dilakukan secara bertahap, juga mengalami musibah.
“Sebagian bangunan tergerus banjir. Hasilnya sudah dapat diduga, penanganan DI Caringin masih belum tuntas,” katanya.
“Dalam catatan saya, semua DAK ke Dinas PSDA hanya dialokasikan untuk menangani DI Caringin, yakni sekitar Rp 50 miliar plus DI Cibutul sekitar Rp 10 miliar,” ujar Daddy yang juga merupakan Sekretaris Fraksi Partai Gerindra.
Daddy menegaskan, untuk memastikan soal pengerjaan D.I Caringin ke depan dan penanganan daerah irigasi lainnya di Jabar, Komisi IV melakukan konsultasi ke Kementerian PUPR di Jakarta.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Jabar yang juga Koordinator Komisi IV Abdul Harris Bobihoe dan Ketua Komisi IV Ali Hasan serta seluruh anggota komisi yang membidangi pembangunan/infrastruktur tersebut.
“Kami ingin mendapat penegasan langsung bahwa penanganan DI Caringin akan dilanjutkan. Selain itu, kami juga ingin agar pemerintah Pusat, dalam hal ini Ditjen SDA Kementerian PUPR, memprioritaskan penanganan beberapa D.I di Jabar secara tuntas,” ujar Daddy.
Ketika ditanya manfaat yang bisa dipetik dari penanganan rehab DI secara tuntas, Daddy menjelaskan bahwa, hal itu akan meningkatkan luas sawah yang terairi secara baik. Jika hal itu terwujud, intensitas tanam kita pun akan naik. Akhirnya, produksi padi Jabar akan meningkat. Logikanya, kesejahteraan petani akan meningkat pula. Jabar benar- benar akan menjadi provinsi yang memiliki ketahanan pangan daerah sesuai amanat Perda yang sudah ada.
“Semoga pemerintah Pusat melaksanakan komitmen tersebut,” pungkas perwakilan Gerindra dari Dapil Cirebon-Indramayu tersebut. (Red)
Jabar News | Berita Jawa Barat
