JABARNEWS | JAKARTA – Presiden ke-3 RI BJ Habibie bicara soal Pilpres 2019. Dia mengingatkan masyarakat Indonesia untuk memilih Presiden yang mampu dan mempunyai kerja yang nyata.
Habibie awalnya memaparkan soal pentingnya produktivitas manusia Indonesia dan perlunya pemimpin yang benar-benar dekat dengan rakyat. Habibie lantas mengibaratkannya dengan suatu bus.
“Sekarang kita harus tingkatkan produktivitas sumber daya manusia. Oleh karena itu leadership yang kita butuhkan pertama yang benar-benar dekat dengan rakyat dan mempunyai suatu proses yang nyata,” kata Habibie seperti dilansir detik.com.
Habibie menganalogikan rakyat itu seperti penumpang yang berada dalam suatu bus. Sedangkan Presiden adalah sopir yang memegang kendali kendaraan tersebut.
“Anggap Anda punya bus, bus itu penumpangnya bus itu namanya RI, penumpangnya rakyat Indonesia, pengemudi bus itu adalah Presiden, dia harus ke titik A,” tuturnya.
Setiap bus, kata Habibie, pasti mempunyai tujuan yang ditentukan penumpang. Untuk mencapai tujuan itu, bus harus mempunyai rem dan gas agar perjalanan tidak oleng.
“Yang menentukan ke titik A itu ada penumpangnya, dia bayar pajak, dia membiayai semua. Tapi bus itu hanya bisa bergerak, kalau dia punya gas, gas itu dia tekan, bergerak. Tetapi kalau hanya gas saja, tidak cukup, dia butuh rem. Karena kalau dia cukup gas, baru keluar, bisa tabrak mobil atau tabrak pohon. Kecelakaan. Jadi dia butuh rem,” paparnya.
Rem yang dimaksud dalam konteks pemerintah menurut Habibie adalah Bappenas. Sedangkan gas nya itu adalah persoalan ekonomi dan teknologi. Semuanya dikendalikan oleh sang pemegang kendali yaitu Presiden.
“Kalau rem nya itu siapa, itu yang memikirkan makro ekonomi, Bappenas karena harus melihat keadaan global, yang namanya gas, yang memikirkan mikro ekonomi dan tekno. Karena dia harua tahu persis apa yang ada di sumber daya manusia. Dua-duanya dikendalikan oleh namanya Presiden,” tuturnya.
Namun untuk menuju ke arah yang dikehendaki bus memerlukan peta. Peta itu lah, menurut Habibie, adalah Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
“Tapi dia butuh peta harus mau kemana. Nah peta itu disusun bersama dengan namanya garis haluan besar negara (GBHN), GBHN,” bebernya.
GBHN ini, masih kata Habibie, disusun oleh eksekutif, partai politik dan dewan riset nasional. Semua harus bekerja sama untuk menentukan arah perjalanan bangsa.
Tak hanya GBHN, Habibie pun menyarankan setiap daerah memiliki Garis Besar Haluan Daerah (GBHD). GBHD disusun oleh pemerintah daerah bersama dengan partai politik di daerah.
“Agar supaya mana maka tiap provinsi menyusun Garis Besar Haluan Daerah yang menyusun siapa? Pemda bekerja sana dengan sinergi positif dengan dewan riset daerah dengan parpol daerah dan belum tentu parpol daerah itu berperan dalam nasional,” ujarnya.
Dengan begitu, kata Habibie, kinerja pemerintah dapat diukur secara jelas. Terakhir, dia pun meminta masyarakat untuk memilih Presiden yang mempubyai jejak yang nyata dan bisa melaksanakan GBHN itu.
“Sekarang kita memilih siapa yang leader nya? Yang menjadi Presiden? Pilih yang mampu. Tidak pernah berbicara, jejak-jejaknya nyata, mampu melaksanakan GBHN,” bebernya. (Anh)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
