JABARNEWS | BANDUNG – Calon Gubernur Jawa Barat Nomor Urut 4 Deddy Mizwar berencana membentuk sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) Kawasan Bandung Utara (KBU) untuk mengawasi pembangunan di wilayah KBU. Terlebih kondisi KBU saat ini sudah sangat kritis.
“Samsat KBU ini sangat penting, karena kondisi KBU sudah sangat kritis,” jelas Deddy saat bersilaturahmi dengan para tokoh KBU, Minggu (18/3/2018).
Diungkapkannya, kehadiran samsat KBU ini sangat penting dalam pengawasan pembangunan di wilayah KBU. Terlebih KBU merupakan wilayah konservasi yang harus dijaga.
“Nantinya, di Samsat KBU ini, beberapa instansi bergabung dalam satu atap, ada kepolisian, kejaksaan, sebagai penegak hukumnya. Bahkan ada kodam, serta pemprov dan kabupaten kota yang bergabung di wilayah KBU,” katanya.
Dengan demikian, lanjutnya, pengawasan di KBU akan semakin ketat. Terlebih masing masing instansi akan melakukan pengawasan sesuai tupoksinya.
“Sehingga betul-betul setiap rekomendasi yang dikeluarkan atau ijin yang dikeluarkan masing-masing diketahui. Nanti yang mana ijin yang dikeluarkan dan yang mana yang belum terdeteksi dengan baik, karena itu setiap kepala daerah di Bandung raya ini harus bisa mengawasi wilayahnya,” ujarnya.
Dalam hal itu, lanjut Deddy, bila ada pembangunan di KBU yang tidak mendapatkan ijin dan rekomendasi maka akan langsung ditindak tegas oleh samsat KBU.
“Tanpa ada rekomendasi dari provinsi, itu berarti pelangaran dan penegakan hukum akan berjalan. Ini sangat penting karena KBU sudah sangat kritis,” katanya.
Lebih lanjut Demiz pun mengungkapkan, selama ini pihaknya telah banyak menerima keluhan terkait dengan masalah kritis di wilayah KBU.
“Bahkan tadi beberapa kali duduk di sepanjang jalan disana, banyak keluar keluhan, baik masalah longsor dan air bersih. Itu sudah krititis, makanya Bandung akan tetap banjir karena ga ada lagi daerah resapan. Termasuk penduduk sini sudah kesulitan air bersih ditambah ancaman longsor. Tanpa ada kelola tata ruang yang baik, ternyata kita sedang menuai bencana dimasa depan. Artinya itu harus dikendalikan dengan ketat,” katanya.
Oleh karena itulah dirinya akan mengoptimalkan samsat KBU dengan sebaik mungkin.
“Ikuti perintah perdanya yang saat ini belum terbentuk dengan baik, samsat tadi. Kedepan harus ada samsat yang konsisten menjalankan tuposksi sehingga masyarakat baik pengembang tidak akan berani main-main disini, karena pendekatannya, seluruh aparat penegak hukum sama-sama melihat persoalan yang sama dari perspektif yang sama,” katanya.
Menurutnya hal tersebut harus segera dilaksanakan, agar pengawasan di wilayah KBU menjadi lebih optimal.
“Sekarang kan terpisah antara provinsi dengan kabupaten, masing-masing ini dengan tricky masing-masing, kades main sendiri, camat juga main sendiri, ini ga bisa demikian, saya kira ini harus dijalankan karena perintah perda,” katanya. (Wan)
