![](https://www.jabarnews.com/wp-content/uploads/2022/09/honorer-beritasatu-300x191.jpg)
Selain itu, tenaga honorer juga dapat mengecek hasil pendataan non-ASN pada masing-masing Biro SDM/BKD/BKPSDM/BKPP instansinya.
Nanang menegaskan bahwa PPK dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga Non-ASN sesuai dengan amanat pasal 65 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Saat ini, BKN tengah melakukan verifikasi data non-ASN yang terdapat dalam database BKN. Namun, BKN tidak akan melakukan pendataan Tenaga Non-ASN tahun 2024. Kebijakan mengenai pendataan honorer selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Manajemen ASN. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News