JABARNEWS | PURWAKARTA – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi memaparkan konsep reformasi birokrasi miliknya. Menurut dia, lambannya respon birokrasi akibat ketiadaan ruh melayani. Spirit ini biasa ditemukan dalam diri para abdi dalem kerajaan.
Konsep tersebut dipaparkan Mantan Bupati Purwakarta tersebut saat menjadi pembicara. Tepatnya, dalam Forum Diklatpim XX di PKP2A1 LAN Jatinangor, Sumedang, Senin (20/8/2018).
“Kalau di Jawa, ada para abdi dalem. Nah, ASN itu harus meniru konsep pelayanan yang dimiliki abdi dalem. Sikapnya penuh respect, hormat, ramah dan sangat kultural,” katanya.
Sikap mental tersebut menurut Dedi, menjadi spirit untuk melahirkan produk pelayanan kepada masyarakat. Produk ini kata dia, menjadi ukuran kinerja yang dapat dievaluasi secara periodik.
Hasilnya, berupa reward dan punishment yang konsekuen dengan kinerja yang dimaksud itu. Promosi diberikan kepada ASN yang berprestasi. Sementara demosi atau mutasi diberikan kepada birokrat yang tidak maksimal dalam menjalankan fungsi pelayanan.
“Birokrat ini kan militer bukan, swasta juga bukan. Karena itu, identitas mereka harus terukur dari pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, publik mengetahui eksistensi ASN ini dari pelayanan bukan dari apel setiap pagi,” ujarnya.
Kecepatan dan kecermatan dalam pelayanan menurut dia juga harus menjadi orientasi. Tidak boleh lagi terdengar keluhan masyarakat tentang lambannya pelayanan di sebuah kantor birokrat.
“Gak bisa kita bertele-tele hari ini. Kultur masyarakat menuntut birokrat untuk cermat dan cepat saat merespon keluhan. Artinya, flow chart sistem pelayanan yang njelimet itu perlu diubah,” tuturnya.
Kebutuhan dan Keahlian Birokrat
Perubahan dalam sistem birokrasi juga dia serukan dalam aspek rekrutmen. Selama ini, pola rekrutmen yang dilakukan adalah berdasarkan seleksi administrasi. Padahal, kebutuhan pemenuhan fungsi lebih mendesak dibandingkan kemampuan dalam melengkapi administrasi kantor.
Pria yang berpengalaman di dunia birokrasi selama 20 tahun itu memberikan contoh. Kata dia, pegawai honorer yang memiliki tugas dan fungsi sebagai tukang sapu tidak perlu menempuh tes administrasi.
“Masa sih tukang sapu kita berikan tes administrasi untuk menjadi ASN. Tesnya ya menyapu, dia menyapu rapi apa tidak, bersih apa tidak. Sekali lagi, analisis kebutuhan dan kemampuan itu sangat diperlukan.
Melalui sistem rekrutmen yang apik ini, Dedi meyakini banyak anggaran Negara yang bisa dihemat. Karena, Negara tidak membutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sebuah proyek pekerjaan.
“Kalau seluruhnya selalu diberikan kepada pihak ketiga, jatohnya mahal. Tetapi kalau negara bisa mengerjakan sendiri, yang muncul paling biaya honor pegawai. Saya kira ini akan menghemat pengeluaran Negara,” ujarnya. [jar]
Jabarnews | Berita Jawa Barat
