JABARNEWS | BANDUNG – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar menilai gerakan tagar #2019GantiPresiden lebih dominan unsur provokatif dan mengarah kepada aksi inkonstitusional. Sebab gerakan tersebut bisa memicu konflik.
Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar mencontohkan, deklarasi #2019GantiPresiden yang digelar di Batam pada Minggu 29 Juli lalu. Aksi tersebut, kata dia, mendapat reaksi keras dari pihak tertentu yang menentang kegiatan tersebut.
“Kegiatan (#2019GantiPresiden) ini sudah dideklarasikan di Batam dan ternyata menimbulkan konflik anak bangsa di sana,” ucap Rafani di Kantor MUI Jabar, Jalan Martadinata, Kota Bandung, Rabu (1/8/2018), dikutip Detikcom.
Dia meminta agar semua pihak bisa menahan diri jelang pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019. Terutama dengan tidak melakukan gerakan yang dapat memicu konflik di masyarakat.
“Gerakan ganti presiden dinilai lebih dominan unsur provokasi dan mengarah kepada aksi inkonstitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi,” tuturnya.
Berbeda dengan bentuk dukungan Jokowi dua periode, Rafani menganggap gerakan tersebut sah saja dilakukan. Pasalnya, dia melihat, Presiden Jokowi masih memiliki hak untuk kembali memimpin Indonesia.
“Kalau Jokowi dua periode karena Jokowi masih punya hak konstitusi. Ganti Presiden kan tidak jelas (gantinya) nanti atau sekarang. Ini bukan berarti (MUI Jabar) dukung Jokowi. Kita netral, seperti di Pilgub (Jabar) juga kita netral,” ucap Rafani.
Untuk itu, dia mengajak masyarakat Jabar menahan diri di tengah suhu politik yang mulai memanas. Dia tidak ingin keributan antara kubu pro ganti presiden dan kontra seperti di Batam terjadi di Jabar.
“Seharusnya gerakan tersebut menyuarakan ajakan untuk berkompetisi secara sehat. Serta mengangkat hal-hal positif yang ditawarkan kepada rakyat Indonesia,” ujar Rafani. (Des)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
