JABARNEWS | SERDANG BEDAGAI – Ribuan nelayan tergabung dalam Aliansi Nelayan Sumatera Utara Bersatu (ANSU) menggelar aksi demo ke kantor Polres Serdang Bedagai dan kantor DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Kamis (12/3/2020).
Aksi demo dilakukan ribuan nelayan tradisional Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka menolak keberadaan pukat trawl yang marak menjarah ikan sampai ke zona nelayan tradisional. Hal itu membuat penghasilan nelayan tradisional menurun dramatis.
Sutris selaku kordinator aksi pada jabarnews.com mengatakan, terhitung sejak 1 Januari 2018 pemerintah Indonesia sudah dengan tegas menyatakan tidak boleh ada lagi pukat trawl diperairan Indonesia khususnya di zona nelayan tradisional.
“Aksi ini atas adanya ANSU mendapat laporan dari nelayan tradisional pukat trawl masih menjarah ikan di zona nelayan tradisional,” katanya.
Ia menjelaskan, berdasarkan Permen Perikanan dan Kelautan 02 tahun 2015 tebtabg larangan penggunaan pukat Hela (trawl) dan pukat tarik (seinenets) diwilayah perikanan RI.
“Namun kita lihat pukat trawl masih terus beroperasi. Ini sangat mengganggu penghasilan nelayan tradisional terus berkurang,” ucap Sutris.
Dikatakan Sutris, aksi demo ke kantor Polres Serdang Bedagai dan kantor DPRD Serdang Bedagai minta ketegasan kedua lembaga terbit untuk menerima aspirasi nelayan Serdang Bedagai menuntut ditangkapnya kapal pukat trawl.
“Kami berharap polisi dalam melakukan tindakan terhadap kapal pukat trawl sesuai dengan Permen Perikanan dan Kelautan nomor 02 tahun 2015,” ujarnya.
Ditempat terpisah, Juri nelayan tradisional Kecamatan Pantai Cermin menyesalkan tidak adanya anggota DPRD Serdang Bedagai yang tidak ada satupun mau menerima mereka saat menyampaikan aspirasi dan minta kejelasan dan ketegasan anggota dewan terhadap nasib nelayan yang resah dengan maraknya kapal pukat trawl menjarah ikan ke zona nelayan tradisional.
“Kedatangan kami minta kejelasan dan pembelaan dari DPRD Serdang Bedagai atas maraknya kapal pukat trawl,” kata Anto nelayan Pantai Cermin. (ptr)
