JABARNEWS | DEPOK – Polresta Depok bersama Dinas Perhubungan Kota Depok memeriksa kesiapan moda transportasi mudik, di Terminal Depok. Selain mobil, pengemudi juga menjalani tes urine guna menjamin keselamatan penumpang kala berkendara nanti.
Kapolresta Depok, Kombes Didik Sugiarto mengatakan, rangkaian pengecekan bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang hendak mudik Idul Fitri. “Karena sebentar lagi akan memasuki musim mudik. Pengencekan ini dalam rangka antisipasi secara dini,” kata Didik dikutip dari radardepok, Minggu (3/6/2018).
Kata dia, Satuan Res Narkoba Polresta Depok memeriksa sampel urine para pengemudi beserta kernet. Hal ini guna memastikan pengemudi bus dan kernet tidak terpengaruh oleh narkoba ataupun jenis obat-obatan terlarang yang bisa membahayakan perjalanan mudik.
“Kita tadi sudah mengambil sampel urine mereka. Kalau ternyata ada yang terbukti narkoba maka akan di proses,” katanya.
Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, hasil pemeriksaan sementara, dari 10 bus yang telah dipersiksa, seluruhnya dinyatakan layak jalan.
Pihaknya juga memeriksa kelengkapan surat-surat seperti KIR dan SIM pengemudi semua masih berlaku. Dia menjelaskan, bus angkutan mudik yang berangkat dari Terminal Depok, mayoritas tujuan Bandung, Pangandaean Ciamis, dan ada juga ke Jawa Tengah.
“Untuk ramcek kita juga melakukannya di pull-pull bus di seluruh Depok. Misalnya di sepanjang Jalan Raya Jakarta-Bogor dan di Jalan Raya Margonda,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Depok, Dadang Wihana, memprediksi puncak arus mudik yang berangkat dari Terminal Depok ini akan terjadi pada H-2. Pihaknya bersinergi dengan Polresta Depok untuk mendirikan enam Posko untuk mengantisipasi puncak mudik serta pengamanan Idul Fitri.
Ada 20 titik rawan kemacetan di Kota Depok. “Jumlah kekuatan untuk pengamanan nanti, dari Dishub 200 personel, Polresta Depok 100 personel, Satpol PP 100 personel serta melibatkan Damkar dan Dinas Kesehatan,” ungkapnya.
Sementara BPTJ juga telah melaksanakan kegiatan Ramp Check Angkutan Umum pada tanggal 8-9 Mei, 15-18 Mei, 22-25 Mei dan 28-30 Mei 2018. Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Humas BPTJ, Budi Rahardjo.
“Lokasi ramp check meliputi enam terminal utama yaitu, Pulogebang, Pondok Cabe, Kalideres, Baranangsiang, Kampung Rambutan dan Poris Plawad serta beberapa pool bus,” kata Budi.
Kegiatan dilakukan dengan petugas terminal dan Dishub setempat tersebut menemukan masih banyak armada bus angkutan umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan. Lalu, terminal di Jabodetabek pun juga melaksanakan ramp check oleh Dishub masing-masing seperti di Depok.
Dari 1.114 unit bus yang dilakukan ramp check, jumlah yang memenuhi persyaratan ada 485 unit atau 45 persen dan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan sebanyak 629 unit atau 55 persen.
Unsur-unsur keselamatan yang tidak memenuhi umumnya meliputi kondisi ban, sistem penerangan, wiper serta perlengkapan tanggap darurat.
“Kendaraan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan tidak diperbolehkan beroperasi hingga dilakukan perbaikan terhadap semua aspek yang menjadi temuan,” tegas Budi.
Mudik lebaran tahun ini, tambah dia, BPTJ akan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (IT) guna mendukung kelancaran angkutan lebaran di wilayah Jabodetabek.
Optimalisasi tersebut dilakukan dengan cara mengkombinasikan kinerja Area Traffic Control System (ATCS). Dengan pemanfaatan drone, video call serta informasi berbasis aplikasi google.
Diharapkan, dengan optimalisasi penggunaan IT tersebut akan mempermudah pendeteksian kemacetan yang terjadi di beberapa ruas jalan arteri Jabodetabek yang berpotensi menghambat kelancaran arus lalu-lintas mudik lebaran tahun ini.
Pengoperasoian fasilitas ini juga diharapkan, telah dapat dilakukan mulai tanggal 7 Juni 2018.
“BPTJ akan berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, agar lalu lintas angkutan lebaran di wilayah Jabodetabek terhindar dari kemacetan parah,” kata dia.
Optimalisasi penggunaan IT oleh BPTJ juga akan disinergikan dengan ATCS yang dimiliki Kepolisian dan Dishub sehingga akan semakin luas area yang termonitor.
“Jika peralatan kami mendeteksi adanya potensi kemacetan, segera akan kami koordinasikan dengan petugas di lapangan untuk melakukan pengaturan,“ jelasnya. (Yfi)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
