JABARNEWS | PURWAKARTA – Mengawali pembangunan Tahun anggaran 2021 dengan meneguhkan kembali komitmen melanjutkan Purwakarta Istimewa menjadi hal yang penting bagi Pemerintahan Kabupaten Purwakarta di bawah kepemimpinan Bupati Ambu Anne Ratna Mustika.
Di tahun 2021 ini, adalah momentum puncak pembuktian pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta untuk melaksanakan pembangunan Purwakarta Semakin Istimewa dengan prinsip Good Governance and Clean Governance (GGCG).
Namun, dalam merealisasikan hal itu, sejumlah pejabat tinggi dinas di Purwakarta mengeluhkan adanya intervensi oleh seseorang yang diduga dekat dengan Bupati Ambu. Dan selalu mengatasnamakan Ambu untuk memenuhi keinginannya.
“Hampir satu tahun ini, saya sering diminta untuk memberikan kegiatan ini-itu yang ada dalam anggaran dinas saya oleh beliau. Selalu mengatasnamakan Ambu. Walaupun sebetulnya saya ragu,” ungkap seorang pejabat dinas di Purwakarta yang enggan disebutkan nama dan dinasnya, kepada Jabarnews.com, (14/01).
Bahkan, menurut sumber, sosok ini tak segan menyebutkan atau membawa langsung pihak ketiga yang akan diminta sebagai pelaksana pekerjaannya.
“Saya tidak tahu ada komitmen apa yang ada di antara mereka. Namun saya menjadi terganggu saja. Padahal saya dan temen-teman yang sama menduduki jabatan ini kan sudah diatur oleh peraturan yang berlaku untuk melaksanakan setiap item kegiatan yang ada dalam dinas masing-masing,” keluhnya.
Dirinya berharap agar hal ini diketahui oleh Ambu Anne selaku Bupati. Dan di tahun ini bisa bekerja dengan leluasa sesuai aturan yang ada.
Sumber menyebutkan bahwa sosok ini bukan aparatur negara, bukan staf ahli, bukan keluarga. Hanya warga sipil seperti mana biasanya.
Sementara itu, pengamat sosial Purwakarta, Andhi PK, menanggapi keluhan para pejabat dinas ini. Jika memang betul adanya. Ini seperti idiom “The RIght-hand”. Hal itu harus segera diselesaikan oleh Bupati itu sendiri.
Jika dibiarkan, Andhi PK menambahkan, hal ini akan menyebabkan performa kerja pemerintahan yang kurang baik. Dan yang lebih mengkhawatirkan akan timbul loyalitas dan kepercayaan yang menurun antara pemimpin dan bawahan di Lingkungan pemerintahan Ambu Anne.
“Padahal harusnya tahun 2021 ini, pasca pandemi, adalah momentum bagi Pemkab untuk melanjutkan kembali Purwakarta Istimewa dengan prinsip Good Governance and Clean Governance,” jelasnya via sambungan seluler.
Tambahnya, Ambu harus punya suar. Memberikan tanda bahwa Ambu itu Ada sebagai Bupati. Titahnya langsung. Dan mampu melangsungkan pemerintahan yang bersih dan baik.
Maka seharusnya, tak ada lagi lisan “Ceuk Ambu”. Semua harus dari Ambu melalui dan/atau kepada perangkat yang sebagaimana mestinya. Karena sistem kelola pemerintahan telah sedemikian rupa didesain dengan apik.
“Saya meyakini bahwa Ambu Anne tidak tahu-menahu soal ini. Namun harus tahu, agar bisa segera disikapi. Ambu harus memastikan tidak ada intervensi-intervensi di luar roda pemerintahan kepada semua bawahannya. Demi Ambu sendiri. dan untuk Masyarakat Purwakarta,” tutupnya.
Penulis: Ikbal Safana
