JABARNEWS | CIANJUR – Kehidupan Bahri (60) dan keluarganya mungkin kurang beruntung. Warga Kampung Kiarapayung, Desa Ramasari, Kecamatan Haurwangi itu hidup dalam bangunan tak layak huni. Di bangunan kecil berukuran 4 x 2 meter itu, Bahri (60) bersama istrinya, Aisyah (50) dan anaknya, Jujun tinggal.
Mirisnya, Bahri dan Aisyah diketahui mengalami gangguan jiwa atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Jauh lebih ironis lagi, putra semata wayang mereka yang kini masih berusia 10 tahun itu juga diketahui ODGJ. Bahkan, Jujun yang biasa dipanggil Asep pun terpaksa putus sekolah karena hal itu.
Kehidupan keluarga itu juga sangat jauh dari kata cukup dan sederhana. Yang ada, malah ketiganya hidup dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Terlebih, Bahri menafkahi keluarganya dengan penghasilan tak menentu dengan bekerja serabutan, mengharapkan belas kasih para tetangga yang membutuhkan tenaganya.
Farid Sandy (40) salah seorang aktivis pemerhati sosial dan kemanusiaan menyatakan, keluarga itu tinggal di bangunan tersebut sudah sejak 10 tahun lalu. Rumah yang ditinggali pun dibangun seadanya dan sama sekali tak layak huni.
Rumah itupun hanya terdiri dari satu ruangan. Dimana semua aktivitas keseharian dilakukan di ruangan tersebut. Tidur, memasak, makan dan kegiatan keseharian lainnya pun dilakukan di ruangan yang bercampur dengan berbagai barang bekas yang dikumpulkan keluarga tersebut.
Yang cukup miris yakni bangunan itu tak memiliki pintu dan jendela alias terbuka. Hanya papan kayu yang dipasang seadanya untuk menutup sekaligus menjadi ‘pagar’ rumah. Jika hujan deras, air pun bisa sampai masuk ke dalam.
“Ini sudah 10 tahun kondisinya seperti ini. Selama ini juga tidak ada bantuan atau perhatian dari pemerintah,” beber Farid Sandy.
Farid Sandy pun heran, bagaimana bisa pemerintah Kabupaten Cianjur tidak mengetahui keberadaan keluarga Bahri yang serba kekurangan itu. Semestinya, pemerintah bisa hadir di tengah-tengah keluarga Bahri. “Masa tidak mengetahui ada satu keluarga hidup prihatin perlu dibantu seperti ini,” heran dia.
Di sisi lain, lanjutnya, Pemkab Cianjur sejatinya memiliki dana yang cukup yang didapat dari berbagai sumber, salah satunya dari perusahaan-perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
“Selain itu, anggaran APBD begitu besar kemana juga? Ada banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan seperti ini yang membutuhkan perhatian pemerintah. Harusnya disini pemerintah bisa hadir,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Deri Safari, salah satu aktivis Cianjur. Menurutnya, banyaknya warga Cianjur yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tak mendapat perhatian serta bantuan dari pemerintah karena memang anggaran untuk kebutuhan sosial ini jarang sekali bisa sampai ke sasaran.
“Sampai saat ini belum ada bantuan, dan hidup sudah tahunan dengan kondisi seperti itu. Seharusnya ada perhatian dan solusi dari pemerintah,” pungkasnya. (Abh)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
