Golkar Jabar Jadi Perhatian, Ridwan Kamil Bisa Jabat Plt Ketua DPD dengan Privilage

JABARNEWS | GARUT – Pasca Ketua DPD Golkar Jabar, Ade Barkah Surahman diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberpa waktu yang lalu, berbagai wacana terus bermunculan terkait keberadaan partai berlambang beringin di Jawa Barat.

Berbagai perhatain untuk Partai Golkar Jawa Barat pun muncul usai Ade Barkah dijadikan saksi oleh KPK terkait kasus grativikasi proyek yang menjerat anggota DPRD Fraksi Golkar asal Indramayu.

Desakan untuk menggati jabatan Ade Barkah sebagai Ketua DPD Golkar Jabar pun diminta untuk segera diganti, sebagai bentuk mengamankan partai berbendera kuning itu.

“Langkah yang paling tepat dalam mengamankan partai adalah DPP Partai Golkar, segera menunjuk Plt Ketua DPD Jabar yang ada di partai Golkar,” ujar Kader Golkar Kabupaten Garut, Agus Ridwan yang akrab disapa Agus Joy.

Baca Juga:  Lagi, Vonis Buat Ahmad Dhani

Dia menilai, hal tersebut saat ini perlu dilakukan hingga kasus yang mendera Ketua DPD Jabar, Ade Barkah Surahman selesai, meski hanya sebagai saksi belum ditetapkan tersangka.

Alih siapa penggantinya, Agus Joy pun menyebutkan beberapa nama kader Golkar yang potensial untuk menduduki Plt Ketua DPD Jabar, diantaranya MQ Iswara yang saat ini menduduki jabatan di DPP, Dedi Mulyadi yang sama menjabat di DPP serta Anggota DPR RI, Ace Hasan, Cholis Malik dan tokoh muda Golkar Ilham Permana.

Baca Juga:  BMKG Ingatkan Hujan Lebat Berpotensi Hari Ini, Termasuk di Jabar

“Sedangkan untuk anggota DPRD Jabar bisa saja DPP menujuk dengan menggunakan kebijakan diskresi, misalnya ada nama Yod Mintaraga, Daniel Mutaqien, Dadang Naser, Icak Phinera, Ketua Kosgoro Jabar Rahmat Sulaeman dan Ketua MKGR Jabar,” ujar Agus Joy, Senin (22/2/2021).

“Kita tetap harus mengedepankan praduga tidak bersalah, jika DPP memang ingin Golkar Jabar selamat, tentunya langkah penunjukan Plt itu sangat diperlukan,” cetusnya.

Sementara itu, Agus pun menanggapi terkait isu yang menyebutkan Ridwan Kamil membidik kursi Ketua Golkar, ia menilai hal tersebut tidak disalahkan dan dibolehkan dengan pertimbangan Yurisprudensi yakni dilakukan diskresi oleh DPP Pusat.

Baca Juga:  Plh Gubernur Jabar Dampingi Presiden Sholat Ied di Bogor

“Bisa ada diskresi dan privilage dari Ketum Golkar,” ucapnya.

Dicontohkannya dikresi itu peranh terjadi pada Musa Rajekshah, oleh Ketua Umum Golkar untuk menjadi calon Ketua DPD Sumatera Utara (Sumut). Ia mendapatkan privilage selaku Wagub Sumut.

“Sangat besar peluang kang Emil, untuk menjadi Ketua DPD Golkar Jabar, bisa ada diskresi dan privilage dari Ketum Golkar,” ucapnya (Red)