Ade Yasin: Pembangunan Jalur Puncak II Ingin Lanjut, Meski Tak Dianggarkan Pemprov

JABARNEWS | BOGOR – Bupati Bogor, Ade Yasin, ingin pembangunan Jalur Puncak II tetap dilanjutkan. Ade tak ambil pusing meski Pemprov Jabar tak menganggarkannya pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2023.

“Karena selain untuk mengatasi kemacetan di Jalur Puncak Cisarua, utamanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah timur Kabupaten Bogor,” kata Ade di Cibinong, Bogor, Rabu, 24 Februari 2021.

Ade mengaku optimistis jalur yang juga disebut sebagai Poros Tengah Timur (PTT) itu dapat berimplikasi positif pada aspek ekonomi, yakni mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Timur Kabupaten Bogor.

Baca Juga:  P2TP2A Mencatat Masih Ada Anak di Sumedang Jadi Korban Kekerasan

“Lebih dari 550 ribu penduduk yang tinggal di lima kecamatan ini, yaitu Citeureup, Babakanmadang, Cariu, Tanjungsari, dan Sukamakmur, akan mendapatkan pengaruh (ekonomi) dari pengembangan jalan ini,” jelas Ade.

Pasalnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukamakmur memiliki IPM 52,23 poin, di bawah rata-rata IPM Kabupaten Bogor 69,12 poin. Kecamatan Sukamakmur bahkan memiliki nilai IPM terendah dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor.

Baca Juga:  Enggan Dirawat, Warga Kota Bogor Meninggal Saat Isolasi Mandiri

Menurutnya meski Pemprov Jabar tak jadi menggarap Jalur Puncak II, tapi ia berharap pembangunannya akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Informasi yang saya terima, DED (detail engineering desain) oleh Kementerian PUPR. Kemudian lelang lalu dilanjutkan pekerjaan konstruksi. Itu semua dibangun oleh Kementerian PUPR,” ungkapnya.

Belakangan Ade menggunakan anggaran daerah senilai Rp5 miliar untuk melakukan pembukaan sebagian jalur. Tapi anggaran tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan insfrastruktur jalan yang ditaksir senilai Rp1,5 triliun.

Baca Juga:  Bawa Lima Kilogram Narkoba, Dua Kurir Di Medan Ditangkap Polisi

Seperti diketahui Anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya, memastikan bahwa Pemrov Jabar tak membiayai pembangunan Jalur Puncak II setelah melakukan revisi RPJMD.

“Dalam RPJMD sebelum revisi sumber anggaran Jalur Puncak II dari APBN, APBD dan KPBU. Dalam revisi sekarang hanya mengandalkan dari APBN saja,” kata legislator asal Kabupaten Bogor itu. (Red)