JABARNEWS | BANDUNG – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah menyiapkan prosedur yang jelas dalam program vaksinasi COVID-19 untuk guru.
PGRI pun meminta agar pendataan untuk vaksinasi COVID-19 terhadap para guru tidak hanya berbasis pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Apa yang terpenting saat ini, bagaimana pemerintah menyiapkan prosedur yang jelas dan jangan berebutan,” ujar Ketua Umum PGRI Prof Unifah Rosyidi, Jumat (26/2/2021), seperti dilansir Antara.
Selain itu, pendataan vaksinasi guru tidak hanya berdasarkan data yang ada di Dapodik, tetapi berdasarkan data yang ada di lapangan. Pasalnya, jika menggunakan Dapodik banyak data guru honorer yang belum masuk di dalamnya.
“Kalau menggunakan data yang ada di Dapodik banyak guru honorer yang belum masuk di dalamnya. Untuk itu perlu menggunakan data yang riil di lapangan,” jelas dia.
Unifah menjelaskan para guru sangat antusias dalam mengikuti vaksinasi COVID-19. Oleh karenanya perlu pendataan yang jelas sehingga para guru tidak berebut dan bertanya-tanya bagaimana prosedur vaksinasi.
“Jangan sampai para guru ini tidak mendapatkan vakain karena sekarang posisinya terbalik dan guru-guru sangat berkeinginan untuk mendapatkan vaksin,” imbuh Unifah.
Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi memastikan bahwa program vaksinasi akan menyasar seluruh guru, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun honorer.
Vaksinasi COVID-19 akan diberikan kepada guru baik guru ASN dan juga honorer baik yang ada di Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (GTK Dikmensus) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdibud), Yaswardi, mengatakan program vaksinasi dilakukan bekerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kita prioritaskan vaksinasi bagi guru sekolah jenjang rendah yakni PAUD, SD dan SMP, karena mereka yang kesulitan menjalankan pembelajaran secara daring,” kata Yaswardi. (Red)
