Percepat Vaksinasi Covid-19, Menkes Turut Gandeng TNI dan Polri

JABARNEWS | JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan menggandeng TNI dan Polri untuk percepatan vaksinasi COVID-19.

“Sekarang kita sudah mulai dengan pihak swasta, minggu ini dengan kementerian lembaga, kita juga gandeng TNI-Polri,” kata Menkes pada dialog produktif dengan tema “Digitalisasi Percepat Vaksinasi” yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (4/3/2021)

Menkes mengatakan TNI dan Polri punya banyak tenaga kesehatan yang dapat diberdayakan untuk melakukan penyuntikan vaksin. Menurut dia, saat ini yang diperlukan adalah lokasi pelaksanaan vaksinasi.

Baca Juga:  Dua Pemuda Pembuang Sampah di Saluran Irigasi Wanayasa Purwakarta Harus Disanksi Tegas

“TNI kita ajak semua supaya bisa menyuntik, karena yang dibutuhkan saat ini orang yang bisa menyuntik vaksin,” tambah dia.

Sebelumnya Kementerian Kesehatan menggandeng perusahaan rintisan Halodoc dan Gojek dalam pelaksanaan vaksinasi, khususnya untuk menghadirkan Pos Pelayanan Vaksinasi COVID-19 melalui mekanisme “drive thru”.

Baca Juga:  Kawah Sileri Gunung Dieng Meletus, Warga Setempat Dimintas Waspada

Pemerintah saat ini terus melakukan percepatan vaksinasi melalui sinergi dengan berbagai pihak.

Menurut Menkes, beberapa model telah dilakukan antara lain di lapangan, sekolah, gedung olahraga dan mulai dicoba dengan drive thru.

Menurut dia, mekanisme drive thru memudahkan bagi para lanjut usia (lansia) yang sulit berjalan dan menghindari kerumunan.

Pada kesempatan itu, Menkes Budi menyatakan tantangan utama dalam upaya vaksinasi adalah jumlah vaksin yang terbatas karena menjadi rebutan di seluruh dunia dan banyak negara belum bisa memulai vaksinasi.

Baca Juga:  Operasi Yustisi, Satpol PP Kota Bandung Jaring 50 Pelanggar Prokes

“Target kita vaksinasi selesai satu tahun. Enam bulan pertama hanya ada 90 juta dosis vaksin untuk 45 juta rakyat Indonesia,” katanya.

Selanjutnya, pada enam bulan berikutnya, sekitar 140 juta orang harus divaksin. “Perlu sinergi dengan berbagai pihak karena Kemenkes tidak bisa melakukan sendiri,” ucapnya. (Red)