JABARNEWS | CIREBON – DPRD Kota Cirebon ingin membantuk tim verifikasi pendataan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Cirebon menegaskan selama ini tidak mempersulit verifikasi pendataan.
Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas kesehatan Kota Cirebon, dr Sri Laelan Erwani mengatakan, pihaknya punya niat untuk mempersulit verifikasi pendataan calon PBI.
“Kami tidak pernah mempersulit verifikasi pendataan calon PBI kok,” katanya, Sabtu (06/02/2021).
Menurut Laelan, mengatakan proses verifikasi di tingkat puskesmas penting dilakukan untuk menghindari tumpang-tindih data kepesertaan BPJS. Pihaknya ingin memeriksa secara rinci seluruh data calon PBI yang dikumpulkan oleh DPRD.
“Prinsipnya kami menginginkan data yang lengkap. Jangan sampai ada kelalaian. Dokumennya harus lengkap. Alangkah bagusnya data yang diberikan dewan ini bisa kami breakdown lagi. Kami sebenarnya ingin mempercepat pelayanan dengan adanya UHC ini,” kata Laelan.
Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Cirebon, Nopi Hidayat mengatakan, perlu adanya tata kelola dan payung hukum yang pasti untuk bisa mempercepat realisasi 100 persen UHC.
“Jangan sampai mempercepat dan mempermudah, tapi tidak ada payung hukumnya. Karena uang ini kan harus dipertangungjawabkan,” kata Nopi.
Nopi juga mengatakan, Pemkot Cirebon telah menetapkan anggaran untuk target UHC 100 persen. Selain itu, ia menjelaskan pentingnya batasan-batasan yang perlu dikaji bersama terkait syarat calon PBI
“Area mana saja yang perlu kita jaga. Tadi kata kuncinya adalah penduduk, orang yang bersedia ditanggung di kelas III, peserta yang menunggak iuran kelas II dan III, dan bayi yang dilahirkan langsung didaftarkan. Kita perlu bahas lagi. Kami akan duduk bareng, termasuk data yang di puskesmas itu mana yang bisa kami akomodir,” katanya. (Red)
