JABARNEWS | PURWAKARTA – Menyusul terselenggaranya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diinisiasi oleh Jhoni Allen Marbun, mantan kader Partai Demokrat yang telah dipecat DPP Demokrat tempo hari, bagi Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai ilegal dan inkonstitusional
Bahkan, kegiatan yang diselenggarakan di hotel The Hill and Resort Sibolangit, Jumat (5/3/2021) kemarin, menuai berbagai sorotan.
“Menurut saya, inilah dagelan politik yang sungguh memalukan di bumi Indonesia tercinta di era reformasi dan demokrasi saat ini,” tegas anggota DPRD di Provinsi Jawa, Toto Purwanto Sandi, pada Senin (8/3/2021)
Pria yang menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta ini menegaskan, karena bagaimana mungkin seorang yang bukan anggota Partai Demokrat dengan seenak jidat bisa menunjuk pejabat pemerintah seperti Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
“KLB ini jelas ilegal. Karena, tidak diikuti oleh pemilih yang memiliki hak suara yang sah seperti para Ketua DPD dan DPC. Dan Pak Moeldoko seharusnya jadi teladan bukan ikut mendorong KLB ilegal ini,” tutur Toto.
Masih kata Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Partai Demokrat, Daerah Pemilihan (Dapil) 10 Jabar yang meliputi Daerah Pemilihan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang itu berharap, pemerintah ikut berperan dan segera mengambil langkah cepat dalam persoalan ini.
“Ya, jika aksi ini dibiarkan di Bumi Indonesia, maka tidak menuntut kemungkinan akan terjadi KLB Ilegal bagi partai besar lainnya juga,” bebernya.
Untuk itu, hal tersebut sungguh memalukan terlebih di era orde baru yang disebut era otoriter karena ini belum pernah terjadi. Dan KLB tersebut lebih jauhnya ingin membelah Demokrat.
“Kami persilahkan kepada para tokoh masyarakat, agama, politik, para cendikiawan dan masyarakat umum untuk menilainya secara netral. Yang jelas, kami tetap akan berjuang agar kebijakan Pemerintah pro rakyat, pro pertumbuhan ekonomi dan pro lapangan kerja untuk rakyat,” ucap Toto.
Oleh karena itu, Ia berharap pemerintah agar tegas menegakkan aturan secara adil dan menolak KLB tersebut. Karena, Kemenkumham telah menerbitkan dua keputusan yang sudah di lembar negarakan yaitu nomor 15 tanggal 19 Februari 2021.
“Kami berharap pemerintah tetap konsisten atas hasil Kongres ke-V Partai Demokrat mengenai perubahan AD/ART kepengurusan adalah mutlak sah,” tungkasnya. (Gin)
