Live Stream Bandung 132 TV


Jokowi Kunci Penyelesaian Kisruh Demokrat

Pemerintah belum bisa menganggap KLB Partai Demokrat ada secara hukum karena belum menerima laporan resmi

Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Demokrat dalam KLB di Deli Serdang, Sumut. (Foto: Antara)

JABARNEWS | JAKARTA - Pasca terpilihnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumut (5/3/2021) lalu, tentu menjadi pertimbangan besar bagi Presiden Jokowi untuk memperlihatkan netralitas pemerintah dalam konflik Partai Demokrat.

Dari kejadian ini, Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai nama baik Istana dan nama baik Presiden Jokowi menjadi terciderai.

Baca Juga:

Kata Presiden Jokowi Kasus Covid-19 Turun Karena PPKM, Benarkah?

Kasus Konfirmasi Positif Tembus 3 Juta, Jokowi Diminta Jadi Komandan Penanganan Covid-19



"Secara vulgar nama baik Istana dan Presiden tercederai, akan sangat baik jika Presiden tanpa berjeda segera membebastugaskan Moeldoko dari KSP, kecuali Jokowi ingin dikenang publik merestui langkah Moeldoko lakukan sabotase Demokrat," kata Dedi, dilansir dari Republika.com, Minggu (7/3/2021).

Dedi menilai, kisruh yang dialami Partai Demokrat ini tidak seperti yang dialami oleh Partai Politik lain. Dedi mengujarkan, kondisi ini bukan hanya konflik internal Partai Demokrat saja karena telah terpilihnya non kader sebagai ketua umum.

Dari sisi akses, Moeldoko memungkinkan akan mendapat legitimasi pemerintah, terlebih Menkopolhukam Mahfud MD sudah mengatakan soal syarat kelengkapan dokumen.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Jokowi Kisruh Demokrat KLB Partai Demokrat AD/ART Partai Demokrat Presiden Jokowi AHY Mahfud MD Pengamat Moeldoko Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi