JABARNEWS | BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendorong peningkatan status Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Labkesda) dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).
“Kami mendorong agar Gubernur Jabar, Sekda Jabar segera memproses peningkatan status Labkes menjadi BLUD,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, Selasa
Abdul Hadi menuturkan pihaknya meminta Pemprov Jabar untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan labkesda karena selain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat terkait laboratorium klinik, keberadaannya juga sangat diperlukan untuk uji sampel virus corona mengingat saat ini masih terjadi pandemi.
Dalam melayani berbagai laboratorium tersebut, Labkesda Provinsi Jawa Barat sudah mengantongi akreditasi seperti SNI ISO/IEC17025 : 2017 sebagai laboratorium penguji SNI. Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kapasitas dan kualitas labkesda agar semakin banyak masyarakat yang merasakannya.
Dengan menaikkan status, menurut dia, maka Labkesda Provinsi Jabar nantinya akan memiliki keleluasaan dalam meningkatkan layanan, termasuk ketika komersialisasi dan keberadaannya pun akan mandiri karena tidak lagi menginduk kepada Dinas kesehatan.
“Karena dengan BLUD, itu jadi setengah BUMD,” katanya.
Jika sudah berstatus BLUD, menurut dia, Labkesda tidak lagi memerlukan biaya APBD sehingga mampu mengurangi beban keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Makanya harus di-BLUD-kan. Agar mampu meningkatkan layanan ke masyarakat, tapi di sisi bisa mengurangi beban keuangan negara,” katanya.
Abdul Hadi optimistis dengan operasional Labkesda jika di-BLUD-kan aalah satunya mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang banyak sehingga akan menjadi pasar potensial.
“Misalnya untuk tes kesehatan PNS di Jawa Barat saja, kan jumlahnya banyak. Belum dari yang lainnya,” ujar dia.
Di mengatakan, saat ini keberadaan Labkesda Provinsi Jabar sangat diperlukan untuk menguji sampel COVID-19.
“Jawa Barat memerlukan uji sampel COVID-19 yang banyak dan berkelanjutan. Penduduk Jawa Barat paling banyak, wilayahnya luas,” kata dia.
Namun, dia mengakui labkesda mengakui dalam melayani hal itu mengingat adanya keterbatasan anggaran dan mobile laboratorium.
“Karena masih tergantung dari dana APBD,” katanya.
Idealnya, lanjut dia, labkesdada turun langsung ke masyarakat untuk menguji sampel COVID-19 untuk membantu meminimalisasi penyebaran virus corona.
“Misalnya labkesda melakukan pengetesan secara mobile dengan langsung turun ke pemukiman warga,” katanya.
Saat ini, Labkesda Jawa Barat sudah memiliki peralatan yang mutakhir serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas sehingga harus dimaksimalkan keberadaannya.
Labkesda Jawa Barat juga sudah melayani laboratorium klinik untuk perseorangan yang bermanfaat untuk pencegahan, penegakkan diagnosis dan terapi.
“Jadi masyarakat yang akan cek gula darah, kolesterol, hematologi, urinalis, faeces, mikrobiologi klinik dan lainnya, sudah bisa ke Labkes,” katanya.
Selain itu, dia menyebut labkesda sudah melayani laboratorium kesehatan untuk menunjang pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
“Labkes bisa untuk uji kimia lingkungan seperti untuk mengetahui kebersihan air (air minum, limbah, dan-lain) dan udara,” katanya.
Tak hanya itu, ia mengatakan aboratorium pelat merah inipun melayani uji makanan dan minuman seperti untuk mengetahui adanya kandungan formalin, boraks, lemak, racun dan lainnya.
“Labkesda juga merupakan penyelenggara uji profisiensi bagi laboratorium lain. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas laboratorium-laboratorium yang ada,” kata dia.
Pihaknya memastikan labkesda tidak akan menerapkan biaya tinggi seperti laboratorium swasta yang ada saat ini.
“Bisa lebih bersaing. Karena kita tempat tidak perlu sewa, punya sendiri. Dan untuk pengadaan peralatan kan sudah dibiayai APBD sebelumnya,” kata dia. (Red)
