Live Stream Bandung 132 TV


Rawan Tindak Korupsi, Partai Diminta Awasi Anggota Yang Jadi Kepala Daerah

Tidak menafikan bahwa pemodal dalam pilkada akan mempengaruhi kebijakan dari kepala daerah terpilih.

Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yusa Djuyandi salah satu narasumber Diskusi Publik Pemodal di Lingkaran Kepala Daerah lewat Zoom, Selasa (9/3/2021). (Foto: Rian/JabarNews).

JABARNEWS | BANDUNG - Para pakar, pengamat, dan akademisi menilai perlu adanya pengawasan anggota partai yang menjadi kepala daerah. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak korupsi.

Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yusa Djuyandi mengatakan, fungsi partai sangat penting dalam mengawasi anggota yang menjadi pejabat publik atau kepala daerah. Tak hanya itu, sangat penting juga peran Bawaslu dalam pengawasan aliran dana.

Baca Juga:

Tiga Manfaat Akar Alang-alang Bagi Kesehatan, Diantaranya Obati Darah Tinggi

Buat Janji Konsultasi Di Siloam Hospitals Kini Bisa Online, Begini Caranya



"Perlu penguatan Bawaslu dalam pengawasan asal aliran dana dan penggunaan dana pilkada," kata Yusa dalam Diskusi Publik Pemodal di Lingkaran Kepala Daerah lewat Zoom dipantau di Bandung, Selasa (9/3/2021).

Sementara itu, Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai bahwa selama ini aktivitas pengawasan aliran dana Pilkada normatif. Sehingga, hal tersebut membuka celah untuk mengambil keuntungan yang bersifat pribadi.

"Akibatnya selalu ada pemodal besar dan kecil yang selalu ingin memanfaatkan celah itu agar bisa mengambil keuntungan dari kepala daerah terpilih," ucap Ray.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Korupsi Partai Politik Kepala Daerah Unpad Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi