Ketua Komisi V DPRD Jabar Minta Pemprov Jangan Paksakan Program Petani Milenial

JABARNEWS | BANDUNG – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk tidak memaksakan program Petani Milenial. Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19 ada beberapa program yang harus diutamakan salah satunya program bantuan sosial (Bansos).

“Petani Milenial jangan terlalu dipaksakan dengan program yang diinginkan. Tapi harus mampu juga menampung tentang subsidi silang dalam program sosial ini, seperti paket sembako dan lain sebagainya,” kata Dadung sapaan akrabnya, Rabu (17/3/2021).

Baca Juga:  BIJB Hadir, Majalengka Bakal Jadi Primadona

Dia menjelaskan, seharusnya dalam program bansos, Pemprov Jabar memakai hasil petani di daerah. Karena, lanjut Dadung, sektor pertanian sudah diakui sebagai mata pencaharian yang paling tangguh yang tidak terlalu terganggu dengan adanya Covid-19 ini.

“Tapi kita pun harus menjamin, karena ada sesuatu yang unik pada hari ini terhadap para petani, meskipun bukan komisi saya, tapi ini menyangkut ketenagakerjaan dan daya beli,” jelasnya.

Baca Juga:  Indonesia Kedatangan 1,9 Juta Vaksin AstraZeneca, Masyarakat Diminta Tidak Menunda Vaksinasi

Tak hanya itu, Dadung mengungkapkan bahwa di tengah produksi pertanian yang turun. Tapi daya serap pasar merendah itu diakui karena adanya keterbatasan pasar sehingga menyebabkan daya beli berkurang.

“Jadi pada saat ini yang pada akhirnya para petani seperti melempar dadu, tanaman baik, harga tidak baik,” ungkapnya.

Baca Juga:  Ramalan Zodiak Libra, Scorpio dan Sagitarius: Mungkin Hari Ini Hatimu Merasa Kosong

Oleh karena itu, sambung Dadung, peran pemerintah sangat penting untuk membantu para petani yang sedang dalam kesulitan di tengah pandemi Covid-19.

“Dalam upaya yang disebut masyarakat miskin baru dengan menggunakan hasil produk dengan hasil pertanian di daerah masing-masing,” tutupnya. (RNU)