JABARNEWS | BANDUNG – Puluhan kepala desa datangi gedung dewan Kabupaten Bandung. Mendesak gubernur menunjuk penjabat kepala daerah dan juga minta kejelasan soal anggaran dana desa (ADD), Kamis (18/3/2021).
Kades Rahayu, Kecamatan Margaasih, Dadang Suryana mengatakan, kedatangan para kades tersebut murni atas kepentingan sebagai pemerintah desa, tidak berkaitan dengan politik Pilkada atau juga hasil putusan mahkamah konstitusi.
“Ini audiensi murni seratus persen kepentingan kami yang ada di pemerintah desa,” ujarnya usai berdialog dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung di Soreang, seperti dilansir dari Dara.co.id, Kamis (18/3/2021).
Dadang menyebutkan, saat ini banyak kegiatan yang terabaikan, termasuk soal pilkades serentak.
Menurut Dadang, pilkades serentak diagendakan berlangsung bulan Juni. Namun, hingga memasuki bulan Maret ini belum ada kejelasan.
“Kita punya waktu tinggal dua bulan, April-Mei. Jadi sudah tidak mungkin terlaksana bulan Juni. Penyebabnya pejabat berwenang yang bisa mengambil keputusan itu belum ada,” ujarnya.
Kades Dadang juga mengatakan pencairan anggaran terhambat akibat tidak adanya pejabat berwenang yang bisa menandatangani dokumen-dokumennya.
Kades Dadang berharap Gubernur Jawa Barat segera menunjuk dan melantik pejabat yang berwenang agar program-program yang sudah ada di pemerintah Kabupaten Bandung bisa terlaksana dengan baik.
“Ya kalau gubernur tidak merespon keinginan ini, kami (para kades) akan langsung melakukan audiensi dengan beliau, biar jelas,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Yayat Hidayat mengatakan, kedatangan para kades itu untuk meminta satu bentuk support terkait penganggaran diantaranya alokasi dana desa (ADD) yang hingga saat ini belum cair.
“Waktu sudah terus berlalu dan kita sudah tiga bulan belum ada pencairan yang baru cair itu siltap. Ini menghambat program-program di desa,” ujar Yayat.
Yayat mengatakan masyarakat harus memahami bahwa salah satu hambatan atas terlambatnya pencairan anggaran adalah karena belum adanya bupati definitif di Kabupaten Bandung.
“Kami dorong mereka untuk bersama-sama meminta gubernur segera menunjuk pejabat yang bisa menandatangani masalah anggaran,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Yayat, para kades juga mempertanyakan terkait pilkades. Ada 43 desa yang akan melaksanakan pilkades serentak di tahun 2021 ini. Mereka ingin mengetahui kapan persisnya pelaksanaan pilkades serentak tersebut.
Menurutnya, pelaksanaan pilkades jangan sampai dimundurkan lagi dari rencana awal, sebab mekanisme pemerintahan di Kabupaten Bandung harus terus berjalan. (Red)
