Kabupaten Layak Anak Jadi Pembahasan Utama DPRD dan Pemkab Subang

JABARNEWS | SUBANG – Kabupaten Subang siap menjadi Kabupaten Layak Anak. Hal itu menjadi topik utama dalam rapat paripurna Pemkab Subang bersama DPRD Kabupaten Subang, Jumat (26/3/2021).

Rapat paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Subang ini dengan agenda penyampaian jawaban tanggapan Bupati Subang tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Kemudian prakarsa DPRD Kabupaten Subang dilanjutkan dengan pembentukan dua kelompok pansus.

Baca Juga:  Selain Menjadi Bahan Utama Rokok, Tembakau Bisa Jadi Pasta Gigi

Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi mewakili Bupati Subang dalam rapat paripurna ini menyampaikan nota jawaban Bupati Subang atas diajukannya satu buah Raperda tentang Kabupaten Layak Anak.

“Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan, khususnya bidang perlindungan anak dan mewujudkan Kabupaten Subang sebagai Kabupaten Kayak Anak, maka diperlukan suatu peraturan sebagai arahan yang pasti mengenai Kabupaten Layak Anak,” kata Agus.

Baca Juga:  Bagai Api Dalam Sekam, Satgas Diminta Serius Soal Angka Covid-19 Di Purwakarta

Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang, sudah menjadi sebuah konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk bisa menyusun rencana aturan Kabupaten Layak Anak.

“Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas perlindungan anak dalam pelaksanaan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Subang Narca Sukanda menyebutkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak itu sendiri adalah serangkaian peraturan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah.

Baca Juga:  Wujudkan Perlindungan Pekerja, Wapres Serahkan Paritrana Award 2019

“Kabupaten Layak Anak ialah suatu ikhtiar atas penyelenggaraan memberikan pemenuhan hak fasilitas kepada yang berhak membutuhkan,” ucap Narca saat dikonfirmasi jabarnews.com.

“Untuk mencapai indikator Kabupaten Layak Anak, aturannya itu harus sudah terintegrasi dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, dan kegiatan,” tandasnya. (CR1)