JABARNEWS | BANDUNG BARAT – Para pedagang Pasar Desa Mekarmukti mempertanyakan kejelasan uang muka (down payment/DP) yang telah diserahkan untuk kepentingan revitalisasi pasar.
Uang muka yang telah diberikan oleh sekitar 300 pedagang Pasar Desa Mekarmukti ke pihak pengembang CV Raksa Buana itu berjumlah sekitar Rp2 miliar.
Menurut Ketua Paguyuban Pasar Desa Mekarmukti Abah Subarjah, rencana pembangunan pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah desa tersebut berawal sejak tahun 2015.
“Dari total DP 30 persen, yang sudah masuk itu 10 persen. Yang dipertanyakan oleh pedagang, DP yang 10 persen itu enggak ada buktinya, sekarang kami harus menyiapkan DP kedua yang 20 persen,” kata Ajah di Pasar Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Senin (5/4/2021).
Dia mengungkapkan, para pedagang Pasar Desa Mekarmukti telah memberikan uang muka 10 persen, dari harga kios antara Rp30-60 juta. Uang muka yang totalnya sekitar Rp2 miliar itu diserahkan pada 2016.
Uang muka tersebut dijanjikan oleh panitia pembangunan yang terdiri atas pemerintah desa dan pengembang untuk disetorkan ke rekening bersama. Namun, hingga saat ini rekening bersama itu tak pernah ada.
“Pedagang itu ingin kejelasan yang DP pertama, mana rekening bersama? Sekarang pedagang diminta pindah ke tempat relokasi, harus disiapkan DP kedua yang 20 persen. Jadi, pengembang itu punya uang atau tidak buat membangun pasar?” tuturnya.
Dia menambahkan, panitia juga belum menunjukkan kejelasan rencana pembangunan pasar, dari mulai tahapan, rencana anggaran biaya, hingga izin mendirikan bangunan.
Padahal, pada 1-7 April 2021 para pedagang diminta untuk pindah ke tempat relokasi, karena pembangunan pasar akan segera dilaksanakan.
“Tempat relokasinya juga sempit, sering banjir, lalu tempatnya terbuka jadi susah buat menyimpan barang-barang dagangan. Kalau semua pedagang pindah, sepertinya tempat relokasi itu tidak akan muat,” katanya.
Kepala Desa Mekarmukti Andriawan mengatakan, rencana pembangunan sudah disosialisasikan kepada para pedagang, termasuk dilakukan mediasi, penandatanganan perjanjian, hingga imbauan terkait dengan rencana pemindahan.
Penyerahan uang muka, kata dia, juga berdasarkan kesepakatan antara pedagang dengan pengembang. Meski begitu, Andriawan mengakui ada keluhan dari para pedagang.
Ada pedagang yang menanyakan progres pembangunan, mengingat ada uang muka yang sudah dibayarkan. Pengembang, kata dia, juga kemudian mengajukan permohonan untuk menarik uang muka kembali.
“Walaupun pada kenyataan di lapangan, DP pertama belum ada progres sesuai dengan perjanjian yang dibangun, yaitu untuk dibangun dengan sekian persen. Itu yang kemudian menjadi keluhan pedagang,” katanya.
“Intinya, kami menengahi persoalan ini, dengan mendorong ke pihak mitra, ke pihak ketiga, untuk memperbarui perjanjian yang sudah dibangun sebelumnya,” sambung kepala desa di Kecamatan Cihampelas, Bandung Barat itu.
Dia menekankan, pemerintah desa mengambil kebijakan untuk melanjutkan pembangunan pasar, sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, baik dari pedagang maupun pelaksana pembangunan.
“Ini sebelum saya jadi kades ya, karena memang rencana pembangunan pasar ini perjalanannya cukup lama sampai sekitar lima tahun,” ujarnya. (Yoy)
