Sikapi Adanya Siswa di Bogor Yang Terpapar Covid-19, Begini Kata DPRD Jabar

JABARNEWS | BANDUNG – Anggota Komisi V DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya menyikapi adanya siswa SMAN 1 Leuwiliang Bogor yang terpapar Covid-19 saat uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Kabupaten Bogor.

Asep meminta tak ada lagi kasus serupa atau tak ingin ada klaster sekolah dalam penyebaran wabah Covid-19. Terlebih pembelajaran tatap muka akan kembali digelar di seluruh sekolah.

“Permintaan paling utama saya adalah hindarkan sekolah menjadi klaster penyebaran wabah Covid-19, semoga ini menjadi kasus yang terakhir,” ujar Asep kepada wartawan, Rabu (7/4/2021).

Baca Juga:  BPBD: Longsor di Cianjur Landa Desa Sukabungah dan Mekargalih

Dia menambahkan, pelaksanaan uji coba PTM seharusnya sudah dipastikan pelaksanaan protokol kesehatan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor.

“Saat akan dilakukan uji coba PTM pastikan betul bahwa Prokes Covid-19 sudah dijalankan dengan semestinya,” kata dia.

Prokes ini kata Asep, bukan hanya menyangkut mekanisme administratif yang menyangkut perizinannya saja tetapi secara substantif pun syarat-syaratnya dipenuhi.

“Misal, para gurunya sudah tersuntik vaksin Covid 19 atau setidaknya sudah diperiksa dan dinyatakan bebas atau non reaktif Covid-19 melalui swab test PCR,” kata dia.

Baca Juga:  Inggris Akan Bantu Kota Bandung Atasi Soal Transportasi

Terhadap siswa atau murid khususnya tingkat SMA maupun SMK, dia juga memenuhi syarat serupa yaitu sudah disuntik vaksin Covid-19 atau hasil non reaktif Covid-19.

“Siswa atau muridnya pun diberikan syarat yang serupa, lalu jika sudah terkategori sehat sekalipun, ijin orang tua tetap diperlukan, jika murid dan orang tuanya masih khawatir untuk melaksanakan uji coba PTM maka sekolah tetap menyediakan fasilitas PJJ (pembelajaran jarak jauh),” tambahnya.

Baca Juga:  Panen Raya Demplot, Kerja Sama Pemkab Purwakarta Dengan PT Pupuk Kujang

Uji coba PTM kata Asep, jangan meniadakan PJJ, sehingga saat proses PTM dijalankan secara bergilir maka PJJ pun tetap di laksanakan. Semua protokol ini harus dijalankan dengan ketat.

“Jangan ceroboh karena kelengahan para pemangku kepentingan di lapangan akan berdampak luas dan menyangkut keselamatan jiwa masyarakat,” jelas Asep. (Red)