JMN Channel


Penegakan Perda Garut Terhadap Bangunan Menara Telekomunikasi Di Kawasan Pertanian

Asep Muhidin (Foto: Dok/Pribadi)

Penulis: Asep Muhidin | Masyarakat Pemerhati Kebijakan

Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian, termasuk sebagian besar penduduk di Kabupaten Garut. Bicara mengenai pertanian maka tidak terlepas dari lahan. Lahan merupakan faktor utama dalam pengembangan pertanian. Lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Baca Juga:

Tiga Keistimewaan Dari Tempat Wisata Curug Cibaliung Bogor

Polemik Perseteruan Vaksin Nusantara, Permainan Mafia atau Elit Politik?



Ketentuan Pasal 28 A dan 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28C ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya, ketentuan Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut, salah satu faktor penting dalam pembangunan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan adalah ketersediaan lahan pertanian pangan. Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu faktanya lahan pertanian pangan di Kabupaten Garut semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, atau bahkan dengan alasan demi pembangunan di wilayah Kabupaten Garut.

Sejalan dengan tingginya kebutuhan lahan untuk pembangunan di Kabupaten Garut, maka dibutuhkan suatu perencanaan dan pengelolaan lahan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perencanaan lahan tersebut sebenarnya sudah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Garut yang sudah dilegalisasi dalam bentuk Produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 – 2031.

Namun demikian, fakta di lapangan masih terdapat beberapa kegiatan pembangunan terutama yang bersifat komersial tidak sejalan dengan ketentuan dan patut diduga telah melanggar peraturan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah berdirinya bangunan menara telekomunikasi yang dibangun pada Kawasan lahan pertanian basah, dimana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 – 2031 Pasal 74 angka (3) huruf f menyatakan bahwa : tidak diperbolehkan alih fungsi pada LP2B, kecuali untuk kepentingan umum (kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandara udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam serta pembangkit dan jaringan listrik), berdasarkan isi pasal tersebut bangunan Menara Telekomunikasi Tidak Termasuk Dalam Hal Kepentingan Umum, Dan Kegiatan Tersebut Merupakan Perbuatan Yang Dilarang.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4 5 6
Tags : Penegakan Perda Garut Menara Telekomunikasi Kawasan Pertanian Garut Kawasan Pertanian Lahan Basah LP2B Jabarnews
Berita Sebelumnya Perempuan Wajib Berpolitik
Berita Selanjutnya tidak tersedia

berita terkait

Bima Arya: Covid-19 Terkendali, Rs Lapangan Kota Bogor Dinonaktifkan

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi