JABARNEWS | PURWAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengkritisi kebijakan pemerintah yang akan menjadikan hutan sebagai kawasan food estate dengan alasan menjaga ketahanan pangan dalam negeri.
Kritisi tersebut dilontarkan oleh Dedi Mulyadi saat rapat dengan tiga kementerian yang bermitra dengan Komisi IV DPR RI seperti terlihat dalam akun youtube Kang Dedi Mulyadi Channel, Kamis 8 April 2021.
“Menteri kehutanan ngomongin food estate. Menteri kehutanan ngomongin hutan lindung bisa diubah jadi kawasan food estate,” ujar Dedi Mulyadi.
“Logika menteri kehutanan tuh satu dalam pikirannya, mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Enggak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain biar urusan menteri pertanian,” ujar Dedi melanjutkan dengan berapi-api.
Menurut Dedi jika logika tersebut masih dilakukan bukan tidak mungkin Indonesia akan kehilangan hutan yang diubah menjadi lahan pertanian. Hingga akhirnya terjadi bencana di mana-mana.
“Bandung selatan hancur, Garut selatan hancur, Bandung utara sudah hancur. Kita mau nunggu kehancuran di mana lagi. Kehancuran ini mau kita lemparkan ke Kalimantan, kita lebarkan ke Sumatera? Enggak cukup penderitaan yang dialami orang Jawa?,” ucapnya.
Dedi menegaskan pola pikir tersebut harus segera diubah agar kehidupan di Indonesia terus berlangsung. “Ini harus segera diubah mindset berpikir ini. Supaya negeri ini berkesinambungan tidak berakhir di kita. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus (ada),” katanya.
Ia menilai jika Indonesia ingin mencapai swasembada dan berhenti impor kebutuhan pangan maka harus dimulai dari pemberdayaan desa. Contohnya setiap desa harus memiliki gudang beras sendiri sebagai cadangan pangan.
Jika hal tersebut terus terjadi Dedi khawatir hidup di Indonesia tidak akan nyaman lagi. Sebab hutan telah mengalami alih fungsi yang semuanya bermuara pada peningkatan ekonomi.
“Semua pasti berpikir ekonomi berubah jadi perumahan, perkantoran, industri. Pada akhirnya nanti yang mahal di Indonesia itu adalah harga oksigen, yang mahal itu adalah hidup tenang, yang mahal itu adalah lingkungan yang tertata, yang mahal adalah air bersih, yang mahal itu adalah hidup yang sehat pada lingkungannya memiliki basic konservasi,” ujarnya.
Salah satu solusi yang bisa dilakukan saat ini, kata Dedi, adalah pemerintah membuat program agar pelajar tetap produktif di tengah sekolah daring. Pemerintah bisa memberdayakan pelajar untuk melakukan pembelajaran berbasis produktif daripada sekadar belajar daring.
“Intervensi oleh Kementerian Pertanian suruh anak-anak sekolah menanam padi, suruh anak-anak beternak. Itu bisa. Sekarang hari ini anak-anak kita nganggur hampir setahun, ngabisin pulsa. Bilangnya kuota dikasih faktanya tidak sampai. Ini yang terjadi kita berkutat pada program kita masing-masing. Semuanya hanya di Jakarta agar dipuji di Jakarta. Real rakyat tidak diurus,” beber Dedi Mulyadi. (Red)
