Live Stream Bandung 132 TV


DPRD Jabar Sebut Regulasi Rutilahu Tak Bisa Diadvokasi, Ini Sebabnya

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat H Jajang Rohana. (Foto: Humas DPRD Jabar)

JABARNEWS | BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar mengungkapkan sejumlah kendala dalam monitoring Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Kendala tersebut di antaranya regulasi rumah yang tidak layak huni dan tidak bisa diadvokasi karena status kepemilikan tanah serta lingkungan sosial.

Baca Juga:

Ridwan Kamil: Pemudik Kami Prioritaskan Melakukan Tes Covid-19

Hari Terakhir Penyekatan Mudik, Arus di Jalur Bandung-Garut Kembali Normal



"Kami berharap ada jalan keluar dengan skema baru yang akan dibuat. Setelah kita meninjau ke lapangan, memang ada beberapa kendala," kata anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jabar H Jajang Rohana, seperti dilansir dari Antara, Minggu (11/4/2021).

Ia mengatakan kendala lainnya yang ditemukan terkait Program Rutilahu tersebut, adalah regulasi, yakni banyak rumah yang tidak layak huni, tetapi tidak bisa diadvokasi karena status tanahnya.

"Mudah-mudahan ke depan ada skema baru. Kendala yang kedua, yaitu lingkungan sosial, sebab dana ini baru stimulus saja harus ada swadaya dan ini harus disiapkan, ketika tidak ada swadaya tidak akan mungkin selesai," katanya.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : DPRD Jabar Program Rutilahu Rumah Tidak Layak Huni Regulasi Rutilahu Bandung Jabarnews

berita terkait

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi