Mudik Dilarang Destinasi Wisata Dibuka, Begini Kritikan Komisi IX DPR RI

JABARNEWS | JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritik keras kebijakan pemerintah yang membuka destinasi wisata namun melarang masyarakat untuk mudik.

“Kebijakan ini tujuannya apa? Kalau larangan mudik untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, kenapa destinasi wisata justru dibuka dan diperbolehkan? Hal ini akan membuat masyarakat bingung dan ‘membandel’ untuk tetap mudik” kata Netty, Selasa (13/4/2021).

Netty meminta agar pemerintah konsisten dalam membuat kebijakan karena saat ini kasus Covid-19 Indonesia masih tinggi. Data per Minggu, 11 April kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.566.995 orang. Menurut Netty, jika memang pemerintah ingin mengendalikan Covid-19, maka seharusnya tempat wisata jangan dibuka.

Baca Juga:  66 Kali Gempa Susulan Guncang Lombok, Korban Bertambah

“Aneh kalau masyarakat dilarang mudik, tetapi wisata tetap dibuka. Sudah pasti masyarakat yang tidak mudik itu akan memenuhi tempat-tempat wisata tersebut,” kata Netty.

“Apakah ini yang diinginkan oleh pemerintah terjadi kerumunan warga masyarakat di lokasi wisata? Padahal vaksinasi yang disebut-sebut sebagai game changer untuk mengatasi Covid-19 juga masih berjalan lambat” tambahnya.

Baca Juga:  BOR di Jabar Turun, Ridwan Kamil Usulkan PPKM Dilonggarkan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa hingga Senin (5/4/2021) Indonesia telah menyuntikkan 12,7 juta dosis vaksin. Pemerintah dalam pembukaan wisata akan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Akan tetapi, bagi perempuan politisi PKS Netty Prasetiyani sangat sulit menerapkan prokes di tempat-tempat wisata.

“Misalnya saja di pantai atau kolam renang yang pastinya akan diserbu oleh pengunjung, bagaimana penerapan prokesnya? Apa mungkin bisa menjaga jarak di tempat-tempat seperti itu? Apalagi masyarakat dilarang mudik, maka sudah pasti tempat wisata akan membludak” katanya.

Baca Juga:  UNBK Tingkat SMP Di Cirebon, Diharapkan Lulus 100 Persen

Menurut Netty kebijakan pembukaan tempat wisata ini justru akan sangat membebani pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah akan sangat disulitkan karena kita tahu keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemda untuk menjaga tempat wisata. Saya pribadi tidak yakin seluruh tempat wisata bisa diawasi agar tetap menjalankan prokes,” tutur Netty.

“Hal itu sangat sulit, karena tidak mungkin satu petugas menjaga satu wisatawan agar tetap menjaga jarak,” pungkasnya. (Red)