Dinas Kehutanan Jawa Barat: Ada 77 Ribu Hektare Lahan Kritis di KBU

JABARNEWS I BANDUNG BARAT – Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat menyebutkan, ada sekitar 77 ribu haktare lahan kritis di wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU) termasuk di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

Khusus untuk lahan kritis di KBU yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat, total lahan kritisnya mencapai sekitar 19 ribu hektare. 

Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat Epi Kustiawan mengatakan, lahan kritis di KBU terjadi lantaran masifnya alih fungsi lahan baik menjadi kawasan perumahan maupun bangunan komersil lainnya.

Baca Juga:  Tiga Kali Sidang, Pelaku Asusila Terhadap Anak Kandung Di Sergai Tak Hadir Ke Pengadilan

Padahal, KBU merupakan jantung penyuplai air tanah dan daerah resapan air untuk wilayah cekungan Bandung. Kawasan hutan di utara Bandung merupakan yang paling disorot untuk dipertahankan.

“Menurut catatan kami, di KBU itu total ada 77 ribu hektare lahan kritis, untuk yang masuk di wilayah KBB ada 19 ribu hektare, kata Epi, Kamis (22/4/2021).

“Dari 77 ribu itu di dalam kawasan hutannya ada 17 ribu hektare dan 60 ribu hektare lebih ada di luar kawasan hutan termasuk yang di Bandung Barat,” sambung dia.

Baca Juga:  Konsumsi 7 Jenis Makanan Ini Untuk Melawan Radikal Bebas

Secara umum, Epi menyebut lahan kritis di Jawa Barat tercatat seluas 911 ribu hektare. Baik lahan kritis yang berada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, maupun hutan produksi seluas 150 ribuan hektare. 

“Terluasnya ada di luar kawasan hutan, artinya yang dimiliki oleh warga dengan luas kurang lebih ada 711 ribu hektare lebih. Lalu di dalam kawasan hutan mencapai 150 ribu hektare,” ujarnya. 

Baca Juga:  Pasar Cipeundeuy Terbakar, Ditaksir Rugi Rp.7 Miliar

Guna menekan potensi penambahan luas lahan kritis, dia menyebutkan ada beberapa cara. Mulai dari penanaman pohon secara masif, hingga yang paling krusial yakni moratorium pembangunan di KBU. 

“Untuk penanaman pohon mungkin sudah berjalan. Nah kalau moratorium, kita setuju kalau memang itu diperlukan. Hanya saja perlu kajian mendalam dan melibatkan banyak pihak,” katanya. 

“Jadi sebetulnya kondisi lahan kritis ini jadi permasalahan semua dinas dan lapisan masyarakat,” tegasnya. (Yoy)