JABARNEWS | BANDUNG – Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kini menjadi fokus pembahasan evaluasi untuk direalisasikan dalam rekomendasi LKPJ Gubernur Jabar Tahun 2021.
Saat ini terdapat dua kategori alokasi penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2020, yaitu bantuan dari APBD murni dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berbentuk pinjaman.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Pansus I DPRD Jabar Yunandar Eka Perwira mengatakan, jika hal tersebut menjadi dasar evaluasi pihaknya dalam pembahasan Bantuan Keuangan.
“Ini menjadi masukan dalam rekomendasi LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2021,” kata Yunandar saat kunjungan kerja ke Pemkot Cimahi Khususnya ke Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Rabu (28/4/2021).
Dia menyebut, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat, Kota Cimahi adalah salah satu objek yang sedang didalami perihal bantuan keuangan dari Pemprov Jabar, apakah termasuk kedalam kategori APBD murni atau Program PEN.
“Pembahasan ini terfokus pada APBD yang disampaikan Pemprov Jabar ke Pemkot Cimahi itu bentuk yang mana, apakah dari APBD murni atau yang dari pinjaman, karena konsekuensinya berbeda,” ucapnya.
“Kalau itu pinjaman maka dari PT SMI dari pusat harus berbentuk infrastruktur, karena tujuannya PT. SMI itu untuk membangun infrastruktur pada saat pandemi covid, untuk mempercepat recovery dan nanti ketika sudah normal kembali perekonomian bisa lebih cepat berlari, itu tujuannya,” tambahnya.
Yunandar menambahkan, apabila alokasi bantuan anggaran tersebut berasal dari dana PEN dan dialokasikan dalam bentuk kegiatan lain maka sesungguhnya hal tersebut menyalahi kontrak dengan PT.SMI.
Dia juga berharap, kedepan ada satu upaya yang spesifik terhadap penyelenggaraan pemulihan sektor kesehatan seperti perihal infrastruktur seperti pembangunan rumah sakit khusus yang memfasilitasi penanganan untuk Covid-19. Begitu halnya terkait ekonomi harus memiliki program yang bisa mendongkrak perekonomian.
“Itu yang sedang kita cari tahu dan memang pada posisi seperti Pemkot Cimahi sebetulnya mereka tidak begitu paham ini darimana asalnya karena semua urusan itu adanya di Pemprov Jawa Barat, nah itu perlu kita dalami nanti berikutnya dengan tim BPKAD dan TAPD,” tutupnya. (Red)
