Ingat! Pembagian Zakat Tidak Boleh Sampai Membuat Kerumunan, Kata Menag

JABARNEWS | JAKARTA – Penyaluran pembagian zakat di masjid atau mushala diminta agar tidak menimbulkan kerumunan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Agama (Menag)Yaqut Cholil Qoumas yang mana akan meminta jajaran Kemenag di daerah untuk memonitor pengumpulan dan penyaluran zakat agar penerapan protokol kesehatan benar-benar dilaksanakan.

“Pembagian zakat tidak boleh sampai membuat terjadinya kerumunan. Jangan sampai ada kejadian seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana para mustahik berdesakan,” ujar Yaqut dalam keterangan tertulis, Senin (3/5/2021).

Baca Juga:  Hadir Pempek NC di Majalengka, Tanpa MSG !

Selain itu, Kemenag juga akan berkoordinasi dengan para pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk memaksimalkan pelayanan melalui transfer virtual dengan membuka rekening pembayaran zakat dari muzaki (orang yang membayar zakat).

“Jadi pembayaran zakat bisa dilakukan melalui electronic channel, sehingga muzaki tidak perlu datang secara fisik,” katanya.

Tak hanya soal zakat, Yaqut juga menyinggung soal pelaksanaan takbiran dan shalat Idul Fitri. Ia meminta masyarakat untuk tak melakukan takbiran keliling dan lebih difokuskan di masjid/musala, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan juga.

Baca Juga:  Meski Banjir Kecaman Doddy Sudrajat Ngotot Pindahkan Makam Vanessa Angel Sebelum Ramadhan

Sementara terkait shalat Idul Fitri, hanya daerah berzona hijau dan kuning yang boleh melaksanakan shalat Id. Sementara zona merah dan oranye dilarang menggelar shalat Id di masjid atau lapangan yang berpotensi berkerumun.

Kebijakan ini sudah tertuang dalam Surat Edaran Nomor 04 tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 H.

Baca Juga:  Tiga Penyebab Jantung Koroner, Salah Satunya Jarang Olahraga

Ia berharap kebijakan ini dapat menjadi panduan bagi perangkat daerah dan aparat keamanan untuk melakukan penindakan bila mana ada pelanggaran protokol kesehatan.

“Kebijakan ini hanya akan jadi macan kertas bila mana tidak ada penegakan di lapangan. Karenanya kami berharap kerja sama pemerintah daerah serta aparat keamanan untuk melakukan penindakan bila terjadi pelanggaran,” katanya. (Red)