JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) memastikan telah menyiapkan 158 pos pemeriksaan untuk mengantisipasi kegiatan mudik lebaran 2021.
Dia menyebut, pos-pos tersebut didirikan di titik-titik strategis termasuk ruas-ruas jalan arteri yang kerap digunakan pemudik sebagai jalur alternatif.
“Penyekatan di Jawa Barat terus dilakukan ada 158 titik penyekatan termasuk jalan-jalan tikus sudah diatur sedemikian rupa oleh tim TNI/Polri,” kata Ridwan Kamil saat memberi sambutan dalam acara Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2021 di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Rabu (5/5/2021).
Dia mengungkapkan bahwa akan ada sejumlah masyarakat yang akan memaksa untuk melakukan kegiatan mudik. Oleh karena itu, Ridwan Kamil meminta setiap aparat kewilayahan harus ikut berpartisipasi aktif dengan menyiapkan ruang-ruang karantina bagi mereka yang memaksa mudik.
“Kita harapkan yang biasanya Jawa Barat itu mudik 6 juta orang di zaman normal itu kita bisa minimalisir semaksimal mungkin, karena masih ada teorinya 7 persen sekitar 400 ribuan yang ngotot mudik,” ungkapnya.
“Kepala desa, RT, RW sudah menyiapkan ruang-ruang karantina untuk memastikan orang yang datang dikarantina di tempat masing-masing,” tambahnya.
Tak hanya itu, Ridwan Kamil mengimbau kepada masyarakat untuk dapat menahan diri dalam melakukan kegiatan mudik. Pasalnya, kegiatan mudik berpotensi sangat tinggi dalam penyebaran Covid-19.
“Sekali lagi saya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memaksakan mudik karena punya potensi membawa keterpaparan kepada orang tua kita yang usianya sepuh, belum pernah divaksin sehingga pernah kejadian di tahun lalu di Ciamis orang tua terpapar oleh pemudik ini jangan sampai terjadi lagi,” tuturnya.
Selain itu, Ridwan Kamil menyinggung peristiwa Covid-19 di Negara India. Menurutnya, kegiatan mudik berpotensi memberikan dampak yang sama dengan negara tersebut.
Atas hal itu, masyarakat harus dapat menahan diri dalam melakukan kegiatan mudik tahun ini.
“Pasti ada perdebatan, tapi Pemerintah Jawa Barat konsisten satu narasi dengan pemerintah pusat daripada kami nanti seperti India rumah sakitnya mau kolaps sistem kesehatannya sudah tidak sanggup, mari jangan egois jangan melihat dengan logika-logika di zaman normal untuk berpendapat di zaman darurat,” tutupnya. (Red)
