Live Stream Bandung 132 TV


Ada Dugaan Pelecehan Seksual dalam Tes KPK, DEEP: Sangat Tidak Etis!

Direktur Eksekutif DEEP Neni Nur Hayati. (Foto: Istimewa)

JABARNEWS | BANDUNG - Jika benar dalam pelaksanaan tes alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki muatan pelecehan seksual, Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) menilai hal itu sangat tidak etis. 

Direktur Eksekutif DEEP Neni Nur Hayati mengatakan, jika benar, hal tersebut bahkan telah telah melanggar ketentuan Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 setelah amandemen.

Baca Juga:

KPK Eksekusi Mantan Walikota Tasikmalaya ke Lapas Sukamiskin

Kasus Suap Pemkab Indramayu, KPK Panggil Kepala BKD Jabar



Pasal tersebut, kata dia, menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi“.

"Pertanyaan mengenai status perkawinan, hasrat seksual, bila pacaran ngapain saja, kesediaan menjadi istri kedua, sama sekali tidak ada kaitannya dengan peran, tugas  dan wewenang tugas pegawai KPK apalagi menyangkut integritas dan profesionalitas," kata Neni Nur Hayati dalam keterangannya, Minggu (9/5/2021).

Pertanyaan yang tidak berkualitas tersebut, jelas dia, telah mencerminkan posisi perempuan hanya sebatas seksualitas belaka dan cenderung menganggap perempuan selalu ada dalam posisi subordinat. 
Halaman selanjutnya 1 2 3 4
Tags : KPK DEEP Neni Nur Hayati Pelecehan Seksual Perempuan

berita terkait

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi