JABARNEWS | JAKARTA – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai kasus pinjaman online (pinjol) yang menimpa seorang guru TK di Sukun, Malang, Jawa Timur merupakan potret suramnya pendidikan di Tanah Air.
Diketahui, guru yang berinisial S itu melakukan pinjol untuk menyelesaikan pendidikan tingkat sarjananya, mirisnya, dia diteror 24 debt collector hingga nyaris bunuh diri. Tak hanya itu, dia juga dipecat kehilangan pekerjaan sebagai guru TK
“Kami sangat prihatin mengikuti kasus terjeratnya seorang guru honorer dalam pinjaman online. Ironisnya, pinjaman itu mulanya digunakan untuk biaya menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) yang disyaratkan tempatnya mengajar,” kata Huda kepada wartawan, Rabu (19/5/2021).
“Kasus ini harus ditangkap sebagai potret buram pendidikan di Tanah Air, terutama bagaimana masih minimnya perhatian pemerintah kepada nasib guru honorer,” tambahnya.
Huda berjanji akan memperjuangkan pemberian beasiswa agar yang bersangkutan bisa menyelesaikan pendidikan S1-nya. Selain itu, pihaknya juga akan mencarikan skema terbaik untuk membantu proses penyelesaian utang Melati.
“Kami juga mendapatkan informasi jika penyedia pinjaman online bagi guru honorer tersebut sebagian besar illegal. OJK dan aparat kepolisian pun telah turun tangan menyelidiki kasus ini. Kami berharap segera ditemukan skema terbaik agar beban hutang dari guru bisa terselesaikan secepat mungkin,” tuturnya.
Huda berharap pemerintah segera merealisasikan pengangkatan sejuta guru honorer menjadi ASN. Saat ini program pengangkatan sejuta guru honorer menjadi ASN masih dalam tahap pendaftaran di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sedangkan proses seleksi akan dilakukan dalam tiga tahap yakni yakni tahap I pada bulan Agustus 2021, tahap II pada bulan Oktober 2021 dan tahap III pada bulan Desember 2021.
“Kami berharap proses tersebut segera dilaksanakan secara fair dan terbuka, sehingga memberikan harapan bagi percepatan kesejahteraan para guru honorer,” ucapnya.
Huda mengungkapkan, program pengangkatan sejuta guru honorer menjadi ASN, tegas Huda, harus diselesaikan tahun ini juga.
Menurut Huda, program ini belum optimal karena formasi guru honorer yang diajukan mengikuti seleksi oleh pemerintah daerah masih di angka 530 ribu Padahal, slot yang tersedia mencapai satu juta lowongan.
“Program rekrutmen 1 juta guru honorer yang baru terisi 500-an ribu. Kita minta dituntaskan tahun ini juga. Pemerintah harus jamin gaji dan tunjangan mereka full dari APBN, sehingga pemda berani mengusulkan formasi sesuai kebutuhan guru di wilayah masing-masing,” tutupnya. (Red)
